MATARAM - Sekarang ini rakyat belum merasakan manfaat kehadiran partai-partai politik (parpol) yang semakin banyak. Masyarakat ingin parpol menyerap dan menyuarakan aspirasinya. Persepsi masyarakat, sekarang ini parpol yang banyak ini hanya mengejar jabatan kedudukan politik. Bukan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
”Karena itu, harus kita dorong parpol agar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat,” kata bekas Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung sewaktu berbicara di depan ribuan santri Pondok Pesantren Al Aziziah Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Ahad (20/1) siang.
Selain itu, Akbar Tanjung juga mengajak parpol untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai banyaknya parpol menimbulkan adanya instabilitas dalam kehidupan politik. Tidak membangun demokrasi padahal pada waktu yang sama masyarakat membutuhkan stabilitas politik yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan seterusnya mewujudkan peningkatan kesejahteraan.
Dikatakannya, setelah reformasi, menjelang pemilu 1999 ada 150 parpol dan yang lolos mengikuti pemilu sebanyak 48 parpol dan baru 21 parpol yang memiliki wakilnya di DPR. Sedangkan pada pemilu 2004, dari 24 parpol yang ikut, hanya 16 yang memiliki wakilnya di DPR.
Sewaktu ditemui, menjawab LombokNews, Akbar Tanjung mengemukakan pentingnya parpol dalam rangka menegakakkan demokrasi. Dalam rangka pemilihan kepala daerah dan presiden mengharuskan adanya calon yang didukung parpol. Dalam kenyataannya parpol yang menyalonkan itu, sebenarnya banyak yang bukan dari parpol tersebut. Sehingga parpol hanyalah menjadi alat dan kendaraan saja dari para calon.
Juga banyak calon yang berasal dari parpol tetapi tidak bisa memenangkan pemilihan. Ini menjadi tantangan parpol bagaimana menjalankan fungsinya, rekrutmen kepemimpinannya betul-betul mampu menghasilkan calon pemimpin, presiden atau kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas. ”Yang bisa diandalkan untuk menduduki jabatan, tentu memiliki integritas,” ujarnya.
Kemudian ia menyontohkan Partai Golkar yang dalam banyak pemilihan kepala daerah belum berhasil. Tentu menjadi pelajaran sekaligus evaluasi introspeksi Golkar supaya lebih siap mengajukan calon presiden, kepala daerah atau anggota legislatif. ”Supaya dapat mempertahankan kemenangan pemilu 2004 lalu,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia menguatkan perlunya melakukan penguatan kelembagaan partai, sehingga bisa menjalankan fungsinya secara baik baik pendidikan politik maupun menyerap dan menyalurkan aspirasi.
Kasus pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan, adanya perusakan kantor termasuk tempat usaha keluarga Kalla di Makassar, disebutkan bukan cerminan iklim demokrasi yang baik. Untungnya, kelihatannya tidak ada reaksi dari pihak pendukung Amin Syam. ”Saya kira itu dilakukan secara sadar oleh Amin Syam dan pendukungnya,” katanya. Agar jangan sampai terjadi konflik fisik secara langsung yang dapat menimbulkan konflik sosial dan menyerahkan perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Partai Golkar dinilai wajar menjadikan prioritas kadernya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas - pengalaman dan integritas sebagai calon. Tapi kalau seandainya secara obyektif ternyata ada calon lain yang lebih memiliki kwalitas yang baik, sejauh orangnya masih bagian dari struktur partai dan sudah teruji komitmennya kepada partai, mestinya diberikan kesempatan. Kalau kemungkinan menang lebih besar, ada baiknya kenapa tidak. ”Di sinilah tugas untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan partai di atas kepentingan pribadi,” ujarnya.
Hal ini yang dilakukannya pada waktu memimpin partai, sebagai hasil proses rekrutmen secara demokratis menyalonkan Wiranto yang didukung konvensi. Bukan dirinya yang menjadi calon presiden. ”Saya mendahulukan kepentingan partai. Dari pada kepentingan pribadi. Saya menghormati,” ucapnya. Karena itu dirinya mendukung penuh penyalonan Wiranto waktu itu sebagai calon presiden Partai Golkar.(supriyantho khafid)