MATARAM - Kemiskinan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2006 dan 2007 lebih besar dibanding tahun 2005. Ini akibat kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Kalau angka kemiskinan pada tahun 2005 sebanyak 36,8 juta jiwa atau 16,69 persen, maka setelah ada kenaikan harga BBM pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,7 persen. Kemudian, 2007 yang baru berlalu, jumlah angka kemiskinan penduduk Indonesia bertambah menjadi 37,17 juta jiwa.
Bertambahnya jumlah jiwa penduduk miskin di Indonesia tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Ketahahan Pangan Departemen Pertanian Hermanto, Senin (7/1) pagi. Bertambahnya penduduk miskin akibat kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2006. ”Pengaruhnya sangat tinggi,” ujarnya pada pembukaan rapat kordinasi Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, apabila tahun 2008 ini terjadi lagi kenaikan harga BBM maka kemungkinan akan menambah banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dari kerawanan pangan pun mempengaruhi besarnya kemiskinan penduduk. Kalau pada tahun 2005, persentase kemiskinan 2,32 persen kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi dua kali lipat atau 4,5 persen dan 2007 mencapai 2,55 persen. ”Angka kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan masalah yang saling berkaitan,” katanya.
Gubernur NTB Lalu Serinata mengemukakan bahwa berdasar pengalaman, dalam kurun waktu 2-3 bulan mendatang, di kawasan pedesaan terpencil dan jauh dari pusat produksi seringkali mengalami kekurangan pangan sebagai akibat menurunnya produksi pangan karena dampak bencana alam terutama banjir yang terjadi. Di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, banjir merendam 5.000 hektar sawah. ”Kondisi rawan pangan akan lebih parah lagi jika tidak tersedianya cadangan bahan pangan yang cukup,” ucapnya.
Di NTB, daerah yang rentan pangan yaitu sangat rawan dalam kategori prioritas pertama adalah Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Prioritas kedua, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Tengah di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Kecamatan Cakranegara Mataram, Kecamatan Praya Tengah dan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Sedangkan 22 kecamatan lain yang masuk kategori prioritas ketiga atau cukup rawan berada di daerah Kabupaten Lombok Barat 2 kecamatan, Kabupaten Lombok Tengah (6), Kabupaten Lombok Timur (9), Kabupaten Sumbawa (1) dan Kabupaten Bima (3).
Kepala Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah NTB Wirham melaporkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di NTB, telah dilakukan program stabilisasi harga gabah/beras melalui pemberian dana talangan sejak 2003 yang menyerap dana sebesar Rp23,644 miliar dan untuk tahun 2007 lalu alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar telah sepenuhnya direalisasikan dan sampai batas waktu pengembalian Desember 2007 telah mencapai 98,33 persen.
Selain itu, dalam rangka pengembangan cadangan pangan di tingkat petani, telah dikembangkan tunda jual oleh 53 kelompok yang menyerap dana Rp960 juta. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyediakan pangan telah dikembangkan Desa Mandiri Pangan mulai 2006 pada 16 desa yang dananya mencapai Rp3,71 miliar.(supriyantho khafid)