MEDIA LOMBOK - Kebijakan dan program penelitian pengembangan kapasitas daerah Nusa Tenggara Barat adalah mendorong pengembangan pembangunan yang berbasis iptek, peningkatan peran pemerintah, institusi sosial dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Kebijakan penelitian tersebut melibatkan para pakar dari perguruan tinggi, swasta maupun tokoh masyarakat pelaku riset.

Kepala Bidang Penelitian Bappeda Nusa Tenggara Barat Supran mengatakan sewaktu diselenggarakannya sosialisasi Perencanaan Pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu. ”Kegiatan penelitian dilakukan dengan bekerja sama para peneliti dari berbagai kalangan ilmuan sesuai dengan kompentensi dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Program yang disiapkan adalah penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya iptek, peningkatan pemandirian dan keunggulan iptek, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan iptek, dunia usaha, dan masyarakat.

Kegiatannya meliputi peningkatan produktivitas pertanian : tiga program pokok peningkatan produksi, akses pasar dan penelitian. Kemudian peningkatan produksi lobster, rumput laut, mutiara dan gaharu, mesin tetas insulasi ganda sumber energi alternatif. Energi baru yang tebarukan : tenaga listrik arus bawah laut Kobold, kompor jarak, pembangkit listrik tenaga accu, kegiatan teknologi kesehatan dan obat-obatan : pito parmaka (ekstrak buncis sebagai penurun kadar gula darah, ektrak jambu batu untk pengendali debetes ). Peningkatan kualitas pendidikan : evaluasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi, strategi model pembelajaran langsung, analisa penyebab putus sekolah, adaptor accu multi media untuk pembelajaran untuk daerah terpencil, informasi dan komunikasi manajemen transfortasi

Hanya saja, untuk melaksanakan program penelitian tersebut sebagaimana yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah kendala permasalahan. Pertama, keterbatasan sumber daya peneliti terindikasi dari ratio peneliti di Indonesia 4,7 per 10.000 penduduk, sedangkan di Jepang rationya 70,1 per 10.000 penduduk. Dari ratio anggaran, Indonesia tahun 2000 baru 0,052 persen dari PDRB, tahun 2001 turun menjadi 0,039 persen. Sedangkan Malaysia tahun 2001 mencapai 0,51 persen, Singapura tahun 2001 mencapai 1,89 persen dan standar UNESCO yang wajar 2 persen.

Permasalahan lainnya, budaya iptek yang belum berkembang. Indikasinya, kata Supran : ”Kita lebih suka memakai dari pada menciptakan, lebih senang membeli dari pada membuat.” Selanjutnya adalah belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek indikasinya hasil iptek belum banyak yang siap pakai/ aplikatif, masih sebagian hasil riset belum sesuai dengan kebutuhan nyata,lembaga litbang belum maksimal, aktivitas riset masih rendah contoh biaya riset dominan mencapai 70 persen didanai oleh pemerintah, sinergi kebijakan masih lemah contohnya dari kebijakan bidang iptek, pendidikan, dan industri belum sejalan.(supriyantho khafid)