MEDIA LOMBOK - Hingga saat ini, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB belum optimal karena beberapa faktor. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang antara lain tercermin dari cara-cara pemanfaatan yang masih tergolong tradisional dan belum di dukung oleh sistem pengolahan dan strategi pemasaran hasil perikanan yang memadai. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perikanan dan kelautan, terbatasnya akses untuk memperoleh permodalan, masih berlangsungnya pola pemanfaatan sumberdaya dengan cara-cara yang merusak kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bappeda NTB) Lalu Bayu Windia bersama Kepala Sub Bidang Perikanan dan Kelautan A.Mackhul mengemukakannya dalam sosialisasi yang diselenggarakan Bappeda NTB baru-baru ini di Mataram. ”Banyaknya pulau di sini juga perlu diberdayakan,” ujar mereka.

Bayu dan Mackhul berbicara masalah kelautan dan perikanan tersebut sewaktu membahas kondisi dan permasalahannya di NTB. Menurutnya, pemberlakuan otonomi daerah, disamping memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, juga sekaligus menuntut tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam penataan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, pengawasan dan konservasi wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Mengenai kebijakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, disebutkan ada enam. Yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan (masyarakat di wilayah pesisir), peningkatan kesempatan kerja, investasi dan eksport (usaha hasil perikanan dan kelautan), revitalisasi perikanan dan kelautan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, agama dan kesehatan (sosekbud masyarakat pesisir), penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik (pengawasan dan pengendalian pemanaatan sumberdaya kelautan).

Adapun kebijakan pembangunan spasial wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil NTB yaitu pendekatan-konsep : pemerataan distribusi wilayah pembangunan, keseimbangan dan dayadukung lingkungan, akselerasi pembangunan antar kawasan, implementasi dokumen perencanaan spasial yang sudah ada, seperti RTRW propinsi, RTRW pesisir dan laut, rencana zonasi, rencana pengembangan kawasan pesisir dan lainnya.(supriyantho khafid)