MATARAM - Hingga 2025 nanti, Indonesia akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 9.500 megawatt (MW). Kalau saat ini, terdapat daya sebesar 852 MW, setelah selesainya 1.148 MW daya pasang baru maka pada tahun 2008 mendatang akan menjadi 2.000 MW. Eksplorasi detil untuk wilayah Indonesia Timur yang memiliki kapasitas 1-10 MW dibiayai pemerintah. Juga adanya kemudahan fiskal dan pajak.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Sugiharto Harso Prayitno mengemukakannya pada Workshop Pengembangan Investasi Panas Bumi di Senggigi Lombok, Kamis (6/12). ”Penugasan survei pendahuluan dapat diberikan menteri kepada pengembang,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa usaha pemerintah untuk mempercepat pengembangan investasi panas bumi tersebut dilakukan dengan memberikan wilayah kerja pertambangan kepada pengembang tanpa melalui Pertamina dan dalam bentuk izin. Pengembang yang melakukan survei pendahuluan mendapatkan fasilitas First Right Refusal.

Saat ini sudah dibentuk tim harga dasar panas bumi untuk mefasilitasi harga listrik sebelum kontrak pembelian listrik disepakati antara pengembang dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kegiatan pengembangan panas bumi menjadi total project.

Menurutnya, adanya pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik justru bisa mempertahankan kelestarian hutan. Sebab, PLTP juga bergantung kandungan air dari ketersediaan hutan yang dapat menyimpan air untuk kebutuhan panas bumi tersebut. ”Panas bumi ini terbarukan,” ucapnya sewaktu berbicara pada pembukaan workshop tersebut.

Direktur Utama PT PLN Persero Eddie Widiono mengatakan berkepentingan dengan PLTP tersebut. Saat ini, PLN baru menggunakan empat persen dari daya pasang tenaga listriknya atau 800an MW. Diakuinya bahwa panas bumi akan bisa menjadi primadona produksi listrik. ”Sudah waktunya kita menggunakan PLTP. Kami siap mendukung agar dapat menekan biaya produksi listrik,” ujarnya. Alasannya bisa mengurangi konsumsi minyak yang diperoleh PLN dengan harga industri per liter Rp6.500 dan harga produksi listriknya Rp1.800 per kwh.

Senior Staf Ahli Panas Bumi PT PLN Persero Djuwarno menjelaskan kepada wartawan, terdapat potensi 27.000 MW panas bumi di Indonesia. Tarif uap panas bumi maksimum sebesar US $ 0,02 dan listrik US $ 0,04 per kilowatt hour (Kwh) atau lebih rendah dari pada Rp1.800 per Kwh bila penggunaan disel seperti yang selama ini masih dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Apalagi, resiko kapasitas well (sumur) panas bumi di Indonesia jauh lebih baik dari asumsi pemerintah 12 MW per well. Contohnya di Salak 14 MW/well, Darajad 16-18 MW, Wayang Windu 25-40 MW.

Sebelumnya, sewaktu membuka work shop tersebut, Gubernur NTB Lalu Serinata mengemukakan adanya potensi panas bumi di Ropak Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur dan Huu Kabupaten Dompu. Potensinya sebesar 138 MW. Dibandingkan sumber energi lain, panas bumi lebih ramah lingkungan. ”Ini keunggulan tersendiri,” katanya.

General Manager PT PLN NTB Mustiko Bawono menyebutkan sejak Maret 2007 lalu telah dilakukannya penelitian di Ropak Sembalun Bumbung. Kapasitasnya 96 MW. ”Harapan kami bisa dilanjutkan dengan kelayakannya,” ujarnya. Sebab, panas bumi tersebut bisa mengatasi defisit PLN NTB yang setiap tahunnya (2006) mencapai Rp600 miliar.(supriyantho khafid)