MATARAM - Untuk menunjukkan keberpihakan dan kepedulian terhadap masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), Departemen Luar Negeri (Deplu) meminta para diplomat masing-masing di tempatnya bertugas melakukan pembelaan. Sebab, para TKI memang memerlukan perhatian yang besar. Kalau tidak memiliki rasa simpati, para diplomat itu dipulangkan.

Juru bicara Deplu Desra Percaya mengemukakannya dalam seminar sehari Tantangan dan Peluang Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di Mataram, Rabu (28/11). Masalah TKI kompleks yang perlu diatasi bersama. ”Kalau tidak punya rasa simpati, diplomatnya yang dipulangkan karena tidak punya kepedulian,” katanya menyebutkan keadaan yang dihadapi para TKI baik di Malaysia, Saudi Arabia maupun negara penempatan mereka lainnya.

Menurut Desra Percaya yang juga Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Deplu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha menekankan keberpihakan dan kepdulian terhadap masalah TKI. Dari segi prinsip, apapun masalahnya TKI yang merupakan duta bangsa, harus dibela. ”Benar tidaknya merupakan masalah hukum,” ujarnya.
.
Dikemukakan bahwa sebenarnya Deplu meminta pengiriman para TKI dihentikan saja. Karena pihak penerima TKI di luar negeri tersebut dinilai merendahkan Indonesia. Namun ada seorang menteri dalam kabinet yang berpendapat penghentian pemberangkatan mereka sebagai TKI berkaitan dengan masalah ekonomi. ”Dan Deplu dinyatakan terlalu nasionalis, tidak berpikir kepentingan rakyat,” ucapnya.

Sebenarnya, ujarnya, sejak lama telah terjadi mafia yang dilakukan oleh perusahaan jasa TKI yang memberangkatkannya, pemalsuan KTP menyangkut usia yang belum dewasa, dan korupsi yang dilakukan oleh percaloan. Kenyataan di lapangan, setibanya di negara penerima, para TKI itu tidak mengetahui hak-haknya.

Sedangkan seorang staf KIPS Deplu lainnya, DR.Lalu Muhammad Iqbal yang berbicara masalah Penanganan Isu Terorisme dalam Kaitannya dengan Posisi Indonesia menyinggung rendahnya kepedulian terhadap masalah kematian bayi atau pengentasan kemiskinan dibanding masalah terorisme. ”Kalau kita lakukan pencarian menggunakan mesin Google, yang terbanyak itu masalah terorisme,” katanya.

Berbicara masalah penanggulangan terorisme, 2001-2006, yang pertama berkaitan dengan agama. Meskipun secara resmi semua menolak kaitan terorisme dengan agama, tetapi kenyataannya sikap strategi menanggulanginya jelas memperlihatkan ada upaya mengaitkan dengan agama dan lebih fokus lagi agama tertentu, Islam. ”Seakan-akan ada kaitan langsung,” ujarnya.

Dikutipnya dari hasil penelitian pihak Barat dalam buku yang berjudul Mati Untuk Menang, dari lebih 300 kasus terorisme di dunia 90 persen atas dasar nasionalisme dan ideologi. Contohnya dari lima tahun bom bunuh diri Macan Tamil yang ingin memisahkan diri dari Srilangka. Atau Palestina yang juga melakukan bom bunuh diri karena bukan alasan agama tetapi karena negaranya yang ditindas oleh Israel.

Dalam kasus penanggulangan terorisme, sekaligus penegakan hak azasi manusia, sangat kental dengan pendekatan militer, menggunakan kekuatan senjata. Padahal dahulu pada era Soeharto yang dulu dikenal bersikap represif, adanya undang-undang Anti Subversi.

Tapi sekarang Amerika Serikat meminta Indonesia menggunakannya lagi tanpa proses hukum. Karena itu, dalam kasus Abdullah Baasyir yang berdasar data intelijen dituduh sebagai Jamaah Islamiyah, namun data hukumnya tidak terbukti. Indonesia memilih penegakan hukum karena tidak mau mundur lagi meninggalkan demokrasi. Lebih berpihak kepada keinginan rakyat. ”Dulu kita disuruh demokrasi. Sekarang malah sebaliknya diminta main tangkap. Konsekwensinya tetap penegakan hukum,” ujarnya.(supriyantho khafid)