MATARAM - Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD) melibatkan rumah sakit jiwa (RSJ), akuntan publik dan puskesmas untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) Gubernur NTB. Sebelum mendaftarkan diri, para bakal calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, juga bebas narkoba. Hasilnya, digunakan sebagai rekomendasi layak tidaknya menjadi calon. Juga harus bersedia diaudit kekayaan, dana pembiayaan kampanye dan hasilnya diumumkan oleh KPUD NTB secara terbuka.

Ketentuan tersebut dikemukakan oleh Ketua KPUD NTB Mahaly Fikri dalam rapat kordinasi yang juga dihadiri Direktur RSJ Mataram dr.Elly Rosilawijaya Sp.KJ dan Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah NTB Komisaris Besar Judho Juwono. ”Jangan sampai sakit-sakit jadi datu (red.raja),” kata Mahaly Fikri.

Menurutnya, kalau bakal calon tidak layak kesehatan jasmani dan rohaninya tidak boleh ikut dalam pemilu gubernur NTB. Karena itu, dimintanya RSJ Mataram berani menegaskan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon yang disyaratkan sebelum mendaftarkan diri. ”Yang menentukan RSJ. Jangan menggunakan kode supaya jelas apakah sehat ataukah tidak,” ujarnya.

Ketegasan rekomendasi sehat tidaknya jasmani dan rohani bakal calon agar tidak ada lagi celah yang dapat dijadikan alasan oleh para bakal calon yang dapat mengganggu kerja KPUD NTB.

Direktur RSJ Mataram Elly Rosilawijaya meminta KPUD NTB menetapkan kriteria yang ditetapkan untuk bakal calon yang dapat lolos ikut pemilu gubernur. ”Bakal calon juga harus datang sendiri melakukan pemeriksaan secara terjadwal,” ucapnya. Sebab, sebelumnya sudah ada yang menelponnya meminta diberikan langsung surat keterangan jasmani tanpa diperiksa terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan juga tidak diterima langsung oleh bakal calon. Namun karena sifatnya rahasia harus disampaikan ke KPUD NTB sehingga haslnya tidak bisa dibaca langsung oleh para bakal calon. ”Sebab ada pengalaman, psikiater diajukan ke pengadilan karena rekomendasinya tidak meluluskan calon,” katanya. Apalagi, banyak pejabat tinggi yang ikut dalam pencalonan.

Sampai Senin (19/11), telah melantik 892 panitia pemungutan suara dan 117 panitia pemilihan kecamatan. Mereka akan dilindungi perawatan kesehatan melalui puskesmas yang dilibatkan oleh KPUD NTB yang mengusulkan pembiayaan keseluruhannya mencapai Rp92,5 miliar.

Pemilu Gubernur NTB ini untuk mendapatkan calon kepala daerah periode 2008-2013 setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur NTB Lalu Serinata dan Wakil Gubernur NTB Bonyo Thamrin Rayes. Selanjutnya, para calon yang mempersiapkan diri maju adalah : Prof.DR.Irjen Pol Farouk Muhammad (Bima), Bekas Gubernur PTIK. Tuan Guru Kiyai Haji Zainul Majdi (Lombok Timur), Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan di Pancor. DR.Zaini Arony (Lombok Barat), Sekretaris Dirjen PLS Departemen Pendidikan Nasional. Harun Al Rasyid (Bima), bekas Gubernur NTB periode 1998 ? 2003. Lalu Sudarmadi (Lombok Timur), Deputi BKKBN. Moh.Ruslan (Mataram), Walikota Mataram. Ismail Husni (Lombok Timur), Pimpinan Lombok Post. Lalu Ranggalawe (Lombok Tengah), anggota DPRD Lombok Tengah yang memenangkan gugatan calon independen. Prof.DR.Mansur Mashum (Lombok Timur), Rektor Universitas Mataram. Bonyo Thamrin Rayes (Sumbawa), Wakil Gubernur NTB. Lalu Serinata (Lombok Timur), Gubernur NTB. Nanang Samodra (Lombok Timur), Sekretaris Daerah NTB.(supriyantho khafid)