MATARAM - Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprop NTB) menolak pengambil alihan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PT Aneka Tambang (AT) yang difasilitasi oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil. Sebab, Pemprop NTB bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dan Pemkab Sumbawa Barat (KSB) sudah sepakat sejak awal untuk membayarnya. Prosedur formal pengajuan hak mengambil alih saham perusahaan tambang pertama di NTB tersebut sudah dilakukan dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah menyetujuinya.
Penolakan PT AT membayar jatah divestasi saham Tahun 2006 dan Tahun 2007 tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Pemprop NTB Manggaukang Rabah menanggapi kebijakan Menteri Negera BUMN Sofyan Djalil yang hendak merebut jatah tersebut dari tangan Pemprop NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB. ”Jangan harap terjadi. Ini akan menjadi masalah,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (9/11).
Menurutnya, ketentuannya sudah jelas bahwa yang berhak memperoleh saham adalah pemerintah. Setelah Departemen Keuangan menyatak tidak bersedia membeli saham yang ditawarkan, maka Pemprop NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB menyatakan kesediannya. ”Sesungguhnya Newmont tidak mau melepas sahamnya kepada pihak lain kecuali kepada pihaknya dia. Ini yang jadi soal,” katanya.
Dikatakan bahwa sebenarnya pengambil alihan saham tersebut sudah selesai kalau PT NNT tidak membuat rumit penyelesaiannya. Pemerintah daerah dikatakan dipermainkan oleh pemodal asing tersebut yang tidak bersedia melepas sahamnya kepada pihak luar karena tidak ingin transparan. ”Tidak ingin diketahui boroknya di dalam. Padahal banyak hal yang dilakukan Newmont yang tidak akuntabel,” ucapnya.
Pihak pemerintah daerah disebutkannya siap kapanpun untuk membayar kontan saham yang harus diambil alih. Namun PT NNT belum memberikan persetujuannya. Masalah asal usul pembiayaannya diperoleh dari siapa pun adalah menjadi urusan pemerintah di daerah yang melakukan pengambil alihan. Intinya, keinginan memiliki saham pemodal asing tersebut agar bisa masuk manajemen sehingga bisa tahu keadaan sebenarnya di dalam perusahaan. ”Ini bukan kepentingan pribadi atau bisnis. Tapi kepentingan publik,” ujarnya.
Apalagi, Manggaukang Rabah mengemukakan bahwa sudah ada surat Departemen ESDM yang memerintahkan Newmont untuk melepas sahamnya. ”Sudah ada surat resmi. Begitu cara pemerintah bernegara. Karena itu sebaiknya Menteri Negera BUMN memperhatikan hal itu,” kata Manggaukang Rabah, yang bergelar doktor kebijakan publik alumni Universitas Brawijaya tersebut.
Diingatkannya bahwa Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan swasta yang sesuai kontrak karya harus melepas saham asingnya agar dapat dimiliki pemodal nasional sehingga dapat berdampak kepentingan daerah.
Ketua DPRD KSB Manimbang Kahariady pun menyesalkan langkah Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang menyikapi rencana PT AT mengambil alih saham hak daerah tersebut. ”Saya mendengar selentingan. Belum resmi. Kurang arif kalau memang melakukannya. Tidak tepat,” ucapnya sewaktu dikonfirmasi.
Disebutnya bahwa antar pemerintah daerah telah melakukan kordinasi dan satu persepsi dalam pengambil alihan saham PT NNT tersebut. ”Kenapa sudah di depan mata dimentahkan. Harus diapresiasi semangat otonomi daerah. Ini bukan meminta saham tapi hak daerah yang sudah diatur,” katanya.(supriyantho khafid)
