MATARAM - Puluhan aktivis Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (AMND) menggelar aksi mendatangi DPRD NTB, Kamis (8/11) pagi. Mereka mempertanyakan pengambil alihan saham penambang tembaga PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak kunjung selesai.

Menurut mereka, divestasi saham tiga persen jatah tahun 2006 semestinya sudah harus tuntas pada 2007. Tetapi PT NNT dinilai masih bertahan pada tawaran yang diajukannya. ”Skema yang diusulkan itu tidak menguntungkan,”kata Koordinator Lapangan AMND Kusnaini yang melakukan orasi tanpa dilihat seorang pun anggota DPRD NTB yang memang sedang melakukan kunjungan ke luar daerah.

Kusnaini mengemukakan bahwa penawaran pemberian pinjaman uang kepada pemerintah daerah dalam pembelian saham tersebut, tidak tepat dilakukan oleh PT NNT yang memang bukan merupakan lembaga donor yang berhak menyalurkan pinjaman. Selain itu dikatakan, PT NNT membeli saham miliknya sendiri dengan menggunakan tangan pihak lain. ”Ini semakin membuktikan adanya praktek mempertahankan penguasannya,” ucapnya.

Seharusnya, sesuai kontrak karya yang mengatur divestasi saham, dalam waktu empat tahun mendatang, PT NNT telah bisa dimiliki oleh mayoritas pengusaha nasional dengan andil 51 persen sahamnya. Ini dikatakan oleh Kusnaeni, dapat berarti PT NNT telah menjadi perusahaan nasional. Hal tersebut, yang dinilai mengkawatirkan pemodal pertama yang juga hendak melanjutkan eksplorasi tambang di wilayah hutan Dodo Rinti, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.

Untuk proyek tambang Batu Hijau di KSB, PT NNT menanamkan investasinya sebesar US $ 1,8 miliar. Kepemilikan sahamnya 80 persen berasal dari Nusa Tenggara Partnership - pemodalnya 43,75 persen dari Nusa Tenggara Mining Corporation (Jepang) dan 56,25 persen oleh Newmont Indonesia Ltd (Newmont Mining Corp - dan 20 persen dipunyai PT Pukuafu Indah milik Yusuf Merukh.

Untuk tahun 2006 dan 2007, PT NNT memiliki kewajiban melakukan divestasi saham sebesar 10 persen. Rinciannya, tahun 2006 sebesar tiga persen senilai US $ 109 juta dan tahun 2007 sebesar tujuh persen senilai US $ 282 juta. Sampai dengan 2010 PT NNT harus melepas sejumlah 31 persen sehingga keseluruhan saham yang dimiliki pengusaha nasional mencapai 51 persen.

Sebelumnya, pertengahan Agustus 2007 lalu, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengumumkan proposal pembiayaan pinjaman jangka panjang bebas risiko kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprop NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh saham divestasinya.

Selain itu, pemegang saham asing PT NNT juga menjamin KSB dan Pemprop NTB akan menerima dana yang telah dijamin sebesar US $ 333.333 per tahun untuk setiap satu persen saham yang dimilikinya. Dana ini diperuntukkan peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat antara lain berupa penyediaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur. ”Penyediaan pinjaman ini diharapkan dapat memberikan tambahan dana pembangunan bagi pemerintah daerah selama usia tambang,” kata Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto.

Dalam aksi AMND tersebut juga mengungkap potensi kandungan tambang di Dodo Rinti yang mencapai tujuh kali lebih besar dari proyek tambang Batu Hijau yang sedang dieksploitasi. ”Karenanya dibutuhkan kesatuan nasional mengawal proses divestasi agar masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Dipertanyakan pula oleh mereka, adanya dugaan persengkongkolan dalam bentuk pembagian uang untuk oknum anggota DPRD NTB agar memuluskan rencana divestasi. ”Ini dapat menjadi lumbung korupsi baru,” kata Kusnaini. Karenanya, dimintanya anggota DPRD NTB berlakuk terbuka untuk menghindari kesimpang siuran informasi diberikannya sejumlah uang kepada oknum pimpinan DPRD dan Komisi di sana.(supriyantho khafid)