MATARAM - Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kesulitan dana penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Gubernur). Sebulan, untuk membayar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga keperluan operasional dibutuhkan biaya Rp2,5 miliar. Saat ini, melalui pengajuan perubahan APBD NTB 2007 hanya menyiapkan keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB sebesar Rp117 juta. Kebutuhan keseluruhan pembiayaan yang akan dibebankan APBD 2008 untuk dua putaran pemilihan dibutuhkan dana sebesar Rp100 miliar.

Pemilihan Gubernur NTB periode 2008-2013, akan diselenggarakan 19 Mei 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah, pemerintah pusat tidak ikut menanggung pembiayaannya. ”Seluruh biaya ditanggung pemerintah daerah,” ujar Asisten III Sekretaris Daerah NTB Nasibun kepada wartawan, Selasa (30/10) pagi.

Kesulitan pembiayaan itu disebabkan keharusan dibentukanya PPK dan PPS enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Kalau pelaksanaannya 19 Mei 2007 maka berarti kedua lembaga tersebut sudah harus dibentuk 19 Nopember 2007. Jumlah honornya saja diperlukan Rp1,7 miliar. Dan kalau semula satu putaran pemilu diperlukan biaya Rp47 miliar, karena pemerintah pusat tidak ikut menanggung membengkak kebutuhannya menjadi Rp50 miliar.

Nasibun mengemukakan bahwa apabila kebutuhan pembiayaan honor dan operasional sebulan terakhir 2007 memerlukan dana sebesar Rp2,5 miliar, maka harus mengesampingkan dana belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. ”Ini tidak bisa ditawar. Apa pun yang terjadi, karena pemilihan gubernur harus berlangsung,” ucapnya.

Sesuai ketentuan honor PPK/PPS sama dengan pemilu legislatif dan presiden yang lalu ditambah perhitungan inflasi. Untuk seorang anggota PPK honor sebulan Rp250 ribu dan anggota PPS mendapatkan Rp150 ribu. Berdasar data Humas Pemerintah Propinsi NTB ada 103 kecamatan dan 838 desa se NTB. Setiap PPS beranggotakan tiga orang.(supriyantho khafid)