MATARAM - Selama tujuh bulan terakhir, Januari-Juli 2007, 27.816 orang TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditempatkan di enam negara. Terbanyak di Malaysia sebanyak 16.899 orang dan di Saudi Arabia sebanyak 10.622 orang. Mereka, yang terbesar berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan Lombok Barat, kebanyakan menjadi pekerja ladang dan pembatu rumah tangga. Secara keseluruhan termasuk yang diberangkatkan tahun sebelumnya, selama tujuh bulan terakhir menghasilkan kiriman uang sebesar Rp117,727 miliar. Tahun 2006, TKI NTB menghasilkan kiriman uang untuk keluarganya sebesar Rp435,508 miliar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB Imbang Sahruddin menjelaskan penempatan dan kiriman uang TKI NTB tersebut sewaktu berbicara di depan wartawan di kantor Gubernur NTB, Selasa (2/10) siang. ”Mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujarnya sewaktu menjawab adanya keinginan dihentikannya pengiriman TKI perempuan atau TKW sebagai pembantu rumah tangga.

Menurutnya, keinginan menghentikan pengiriman TKW tidak ada dasar hukumnya. Diakuinya, sebelumnya memang ada selebaran dan surat Asosiasi Perusahaan Jasa TKI yang ditujukan kepada Presiden agar pengirimannya dihentikan. ”Tapi penghentian itu belum menjadi komitmen pemerintah,” katanya. Namun, apabila kelak ada larangan maka Pemerintah Propinsi NTB juga akan dipenuhinya penghentian pengirimannya.

TKI bermasalah yang selama delapan bulan terakhir, hingga 19 Agustus 2007 lalu yang dipulangkan mencapai 2.959 orang - 2.828 laki-laki dan 131 orang perempuan. Mereka ini bermasalah karena meskipun keberangkatannya resmi dilengkapi dokumen namun sesampainya di negara tujuan pindah majikan padahal paspor dan visanya dipegang oleh majikan pertama. Selain itu, mereka ada yang tidak dibayar sesuai janji semula.

Kepada mereka yang dipulangkan paksa tersebut Pemerintah Propinsi NTB membantu biaya pemulangan dari Mataram ke daerah di Lombok sebesar Rp25 ribu dan di pulau Sumbawa sebesar Rp125 ribu. ”Tapi sekarang dananya sudah habis di Disnaker NTB. Maka dialihkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial,” ucapnya.

Sewaktu menjawab Sekretaris Serikat Buruh Jasa Transportasi NTB Edi Irwanto banyaknya kasus perburuhan, Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial Disnaker NTB Rusli Sunardi mengatakan bahwa kasus perselisihan pekerja dan majikan di NTB memang menumpuk di Disnaker NTB yang memiliki lima orang tenaga mediator. Jumlahnya mencapai 34 kasus dilimpahkan oleh Disnaker Kota dan Kabupaten di NTB yang tidak memiliki tenaga mediator. ”Kasusnya main pecat dan pemukulan majikan terhadap pekerja,” katanya.(supriyantho khafid)