MATARAM - Dalam tahun anggaran 2006, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai komitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan daerah secara berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Menyadari keterbatasan sumber pendanaan yang tersedia, kebijakan makro pembangunan daerah tahun 2006 diarahkan pada bidang-bidang yang dipandang prioritas dan mendesak serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Disamping upaya-upaya untuk terus mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan daerah.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Serinata mengemukakannya pada rapat paripurna DPRD NTB masa persidangan III Tahun sidang 2007, Senin (24/9).
Menurutnya, pokok-pokok kebijakan makro diarahkan : Pertama, menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas jangkauan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang bersifat lintas sektor. Ketiga, meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program secara terpadu dan berkelanjutan. Keempat, menjamin ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, diversifikasi pertanian dan perluasan kesempatan kerja petani. Kelima, memantapkan stabilitas politik dan menegakkan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Keenam, pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan wawasan kebangsaan. Ketujuh, meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Berkaitan dengan laporan keuangan, khususnya rencana dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi NTB Tahun Anggara 2006, disampaikan sebagai berikut :
Nota perhitungan APBD, pada sisi pendapatan daerah penerimaan daerah pada tahun 2006 direncanakan sebesar Rp731,48 miliar mampu direalisasi sebesar Rp740,87 miliar atau 101,28 persen yang meliputi : pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan adalah sebesar Rp249,35 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp265,025 miliar lebih atau 106,29 persen, dengan rincian sebagai berikut: pajak daerah ditargetkan sebesar Rp178,14 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp190,48 miliar lebih atau 106,93 persen.
Pelampauan target ini disebabkan adanya upaya-upaya penagihan pajak yang intensif, pelaksanaan operasi gabungan bersama instansi terkait, bertambahnya obyek kendaraan baru dan meningkatnya potensi pengguna bahan bakar.
Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp27,78 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp25,65 miliar lebih atau 92,34 persen. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp24,69 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp23,28 miliar lebih atau 94,26 persen. Lain-lain PAD direncanakan sebesar Rp18,73 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp25,60 miliar lebih atau 136,74 persen.
Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp482,13 miliar rupiah lebih, mampu direalisasi sebesar Rp475,85 miliar lebih atau 98,70 persen, dengan rincian sebagai berikut : bagi hasil pajak dan bukan pajak direncanakan sebesar Rp78 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp71,70 miliar lebih atau 91,92 persen.
Dana alokasi umum (PAD) direncanakan sebesar Rp404,13 miliar lebih, mampu direalisasi sebesar Rp404,15 miliar lebih atau 101 persen. Anggaran belanja daerah Propinsi NTB tahun 2006 direncanakan sebesar Rp787,12 miliar lebih, direalisir sebesar Rp731,49 miliar lebih atau 92,93 persen.
Secara umum, realisasi belanja daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
Belanja aparatur daerah, direncanakan sebesar Rp320,96 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp294,94 miliar lebih atau 91,89 persen, terdiri dari: belanja administrasi umum, direncanakan sebesar Rp262,07 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp243,40 miliar lebih atau 92,88 persen. Belanja operasi dan pemeliharaan, direncanakan sebesar Rp49,64 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp43,68 miliar lebih atau 88,01 persen. Belanja modal untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, direncanakan sebesar Rp9,25 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp7,85 miliar lebih atau 84,85 persen.
Belanja pelayanan publik yang merupakan alokasi belanja untuk membiayai kegiatan peningkatan pelayanan pemerintah dan pembangunan yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat, dialokasikan sebesar Rp310,78 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp284,94 miliar lebih atau 91,68 persen
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan dana yang dialokasikan ke kabupaten/kota sebagai dana perimbangan dan untuk membiayai kegiatan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, berupa bantuan dana untuk membantu peningkatan operasionalisasi organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan di nusa tenggara barat.
Untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini, pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp145,28 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp143,53 miliar lebih atau 98,80 persen.
Belanja tak tersangka, yang merupakan pos anggaran untuk menanggulangi penanganan kegiatan yang mendesak atau darurat seperti bencana alam dan bencana sosial lainnya, pada tahun anggaran 2006 dialokasikan sebesar Rp10,08 miliar lebih, direalisasi sebesar Rp8,06 juta lebih atau 79,99 persen.
Pembiayaan. Merupakan transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Dalam pelaksanaannya pembiayaan penerimaan daerah terdiri dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan piutang yang dianggarkan sejumlah Rp75,99 miliar realisasinya sebesar Rp75,99 miliar atau 100 persen. Sedangkan pembiayaan pengeluaran daerah terdiri dari angsuran hutang, penyertaan modal dan sisa lebih tahun berkenaan serta pembayaran utang (kewajiban) dianggarkan sebesar Rp20,34 miliar lebih, realisasinya sebesar Rp85,37 miliar lebih atau 419,53 persen.
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan gambaran posisi saldo penerimaan dan perhitungan yang menunjukkan jumlah uang kas yang tersedia dan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Rincian arus kas untuk periode tahun 2006 baik arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan maupun aktivitas non anggaran, tersaji secara detail dalam lampiran laporan pertanggung jawaban ini.
Neraca daerah
Neraca daerah merupakan gambaran posisi kekayaan/asset yang dimiliki daerah dan kewajiban/hutang dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Asset pemerintah provinsi ntb terdiri dari asset lancar berupa kas, penyertaan modal, persediaan, piutang daerah dan asset tetap berupa tanah, gedung, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, serta sarana lainnya.
Beberapa hal yang berkaitan dengan neraca daerah yang dilaporkan adalah sebagai berikut: kewajiban/pasiva terdiri dari hutang pemerintah jangka pendek dan jangka panjang neraca daerah Propinsi NTB per 31 Desember 2006 menunjukkan bahwa, harta lancar sebesar Rp82,02 miliar rupiah terjadi penurunan Rp5,2 milyar atau 5,9 persen dari harta lancar tahun sebelumnya sebesar Rp87,2 miliar lebih dari investasi permanen tahun sebelumnya sebesar Rp126,3 miliar lebih.
Harta tetap sejumlah rp 2,5 triliun lebih sehingga terdapat penambahan Rp59,6 miliar lebih atau 2,4 persen dari harta tetap tahun sebelumnya Rp2,4 triliun lebih. Harta lainnya berjumlah Rp10,3 miliar lebih, tidak terdapat penambahan.
Hutang jangka pendek berjumlah Rp31,8 miliar lebih sehingga terdapat penambahan Rp 17,1 miliar lebih atau 116,0 persen dari hutang jangka pendek tahun lalu sebesar Rp14,7 miliar lebih.
Ekuitas dana berjumlah Rp2,7 triliun lebih sehingga terdapat penambahan Rp53,3 miliar lebih atau 1,99 persen dari ekuitas dana tahun lalu sebesar Rp22,6 triliun.
Dengan demikian total harta Pemerintah Propinsi NTB per 31 Desember 2006 sebesar Rp2,77 triliun terdapat penambahan sebesar Rp70,50 miliar lebih dari total harta tahun 2006 sebesar Rp2,70 triliun.
Menurut Serinata, berkaitan dengan rancangan perda tentang pengelolaan barang milik daerah, bahwa rancangan perda tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Hal ini sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disadarinya bahwa masukan yang diberikan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah telah menjadi perhatian dan kajian kami. Hal ini tentu saja karena perda dimaskud demikian penting dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah. Karena itu, diharapkan agar rancangan perda tersebut mendapat persetujuan dari dewan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Dari uraian yang disampaikan disimpulkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di nusa tenggara barat dalam tahun anggaran 2006 telah mengalami kemajuan. Hal ini nampak dari realisasi capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang pembangunan, program dan kegiatan yang rata-rata memenuhi target.
Yang tidak kalah pentingnya, aktivitas pembangunan selama tahun 2006 berlangsung dalam dinamika yang cukup tinggi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya sinergi antara aktivitas masyarakat dengan pemerintah daerah dan perhatian dari pemerintah yang mendukung percepatan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
Dengan berbagai keberhasilan yang telah mampu diraih, secara perlahan namun pasti semakin memantapkan kemandirian daerah ini. Kendati demikian, mengakui masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu di masa mendatang, sangatlah diharapkan untuk terus ditingkatkan hubungan kemitraan yang harmonis khususnya antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya, dalam mengembangkan inisiatif, kreasi dan aksi nyata, sehingga proses pembangunan akan tetap berjalan sesuai dengan harapan bersama.
Oleh karenanya diharapkan dukungan, masukan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan dan elemen masyarakat. Dengan kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing, program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2006 dan telah ditetapkan dalam kegiatan tahun anggaran 2007 dapat dilaksanakan secara optimal serta harapan-harapan masyarakat ntb dapat diwujudkan terhadap kendala dan permasalah dalam pelaksanaan APBD.(*)