MATARAM - Banyaknya pendirian unit pelaksana teknis (UPT) pusat dipertanyakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dikawatirkan sebagai bentuk keberadaan kembali kantor wilayah, saat ini ada 18 UPT di NTB. Pemerintah Propinsi NTB tidak berdaya melakukan penolakan karena Gubernur adalah juga kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sudah ada empat UPT diantaranya terang-terangan mengabaikan kordinasi. Surat Gubernur NTB Lalu Serinata Nomor : 060/271/ORG tanggal 5 Juli 2007 untuk melakukan kordinasi sasaran kinerja 2007 sampai batas waktu 20 Juli 2007, diabaikan.

Dijelaskan oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah NTB Badrul Munir, ada empat balai yang tidak mengindahkan surat Gubernur NTB. Yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB, Kantor Pelayanan Kemetrologian Perindustrian dan Perdagangan, Balai Budi Laut Gerupuk dan Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. ”Empat balai tersebut membandel. Seharusnya sudah menyampaikan sasaran kinerja utamanya 2007,” ujarnya, sewaktu ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (15/9).

Badrul Munir menengarai kehadiran UPT dari kantor kementerian yang sudah tidak memiliki kantor wilayah tersebut, rata-rata tanpa pernah konsultasi dengan Gubernur. ”Gubernur ini kan wakil pusat di daerah. Lha kok tidak pernah konsultasi,” katanya.

Ia yang menegaskan ingin menyoroti dari sisi organisasinya, menyebutkan contoh tidak ada kordinasinya adalah ketidak jelasan pelaksanaan pekerjaan jalan negara di pulau Sumbawa yang tanpa kejelasan dimulainya. Padahal, sudah dalam kondisi rusak parah. Kantor Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berkedudukan di Denpasar Bali.

Pekan depan, rencananya aparat 18 balai sebagai UPT pusat tersebut dikumpulkan oleh Gubernur NTB. Kinerja UPT pusat di NTB itu akan dievaluasi. Hasilnya akan dilaporkan ke menteri pendayagunaan aparatur negara. ”Jangan sampai prakteknya sebagai reinkarnasi kantor wilayah. UPT tidak lebih sebagai pelaksana,” katanya.

Seperti yang disebutkan dalam rilis pers yang dibuat Badrul Munir, Pemerintah Propinsi NTB sangat berkepentingan dengan sasaran kinerja UPT di daerah, untuk disinkronisasikan dengan sasaran kinerja pembangunan daerah. Sehingga sasaran pembangunan sektoral akan dapat dipaduserasikan dengan sasaran pembangunan daerah. Gubernur NTB sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh undang-undang akan melakukan evaluasi kinerja UPT pusat di daerah.

Sewaktu dikonfirmasi, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB Komang Subadra menyatakan dirinya baru definitif dilantik. Menurutnya, surat dari Gubernur NTB tersebut memang sudah diterima dan telah diselesaikan. Bagaimanapun kordinasi tidak mungkin tidak dilakukannya, tidak boleh bertindak hanya sebagai orang pusat. ”Tetapi dibawah pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja,” ucapnya.(supriyantho khafid)