MATARAM - Membentuk koperasi memang mudah. Namun mewujudkan sebuah koparasi yang berkualitas tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena itu, untuk mewujudkan koperasi yang mampu berperan sebagai soko guru perekonomian rakyat, terutama mengurangi kemiskinan dan menyerap lapangan kerja, Pemerintah Provinsi NTB melalui program pembinaan selama tahun 2006 - 2009 telah menargetkan pembentukan 1.615 unit koperasi berkualitas.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan target tersebut bertumpu pada tiga kebijakan pokok yaitu pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUKM yang berkeunggulan kompetitif, Peningkatan akses Koperasi kepada SDM produktif dan menciptakan Iklim usaha yang kondusif. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan permodalan Koperasi di NTB, sejak tahun 2002 hingga 2006 disalurkan bantuan perkuatan dibidang produksi kepada 35 unit Koperasi sebesar Rp70,33 milyar lebih dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah (UKM) NTB, Ir. Drs. H. Muhammad Said, MM., pada acara jumpa pers di Aula Dinas Koperasi dan UKM NTB yang dipandu Kabag Humas Setda NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM, Selasa (4/9-07).
Mesti tidak mudah mewujudkan Koperasi yang berkualitas, namun pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai pada tahun 2009 nanti. Optimisme tersebut didasarkan pada realisasi pencapaian target Koperasi berkualitas tahun 2006, dari 555 unit yang ditargetkan, ternyata mampu diwujudkan sebanyak 712 unit atau mencapai 128,29%. Hal ini tentu merupakan satu langkah maju, imbuhnya. Dari 712 unit yang sudah terbentuk tahun 2006 tersebut, 89 unit merupakan koperasi klas A, 452 unit Koperasi Klas B dan 171 unit Klas C. Sedangkan tahun 2007 ini dari target 431 unit sudah terbentuk 297 unit atau 68,91 persen Koperasi berkualitas, terdiri dari 24 unit Koperasi Klas A, 81 unit Klas B dan 192 unit klas C.
Ditegaskannya selama tiga tahun terakhir, Koperasi di NTB mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik. ”Keragaan Koperasi di daerah ini selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, ditandai meningkatnya jumlah Koperasi, Asset dan Volume Usaha,” katanya.
Jumlah Koperasi di NTB sampai akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 2.592 unit, terdiri dari 2.201 Koperasi aktif dan 391 unit tidak aktif. Jumlah tersebut meningkat 2,49 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 2.529 unit.
Sementara, jumlah anggota koperasi di tahun 2006, terangnya, sebanyak 537.156 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3.959 orang atau 0,74 persen dibanding jumlah anggota tahun 2005 sebanyak 533.197 orang. Jumlah anggota koperasi sampai dengan 31 Mei 2007 sebanyak 540.386 orang. Begitu juga, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2006 (Tahun Buku 2005) sebanyak 1.152 unit atau 57,48 persen dari jumlah koperasi yang wajib RAT sebanyak 2.004 unit. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2007 (Tahun Buku 2006) sampai dengan 31 Mei 2007 sebanyak 1.170 unit atau 54,75 persen dari jumlah koperasi yang wajib RAT sebanyak 2.137 unit.
Adapun, jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi tahun 2006 sebesar Rp 215,041 milyar meningkat sebesar Rp 27,968 milyar atau 14,95 persen dari tahun 2005 sebesar Rp 187,073 milyar. Jumlah modal sendiri sampai dengan 31 Mei 2007 sebesar Rp 225,658 milyar. Sementara, jumlah modal luar koperasi tahun 2006 sebesar Rp 270,196 milyar meningkat sebesar Rp 15,238 milyar atau 5,98 persen dari tahun 2005 sebesar Rp 254,958 milyar. Jumlah modal luar sampai dengan 31 Mei 2007 sebesar Rp 274,239 milyar.
Sementara, jumlah volume usaha koperasi tahun 2006 sebesar Rp 699,089 milyar meningkat sebesar Rp 162,745 milyar atau 30,34 persen dari tahun 2005 sebesar Rp 536,344 milyar. Jumlah volume usaha hingga 31 Mei 2007 sebesar Rp 377,508 milyar. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tahun 2006 sebesar Rp 25,813 milyar meningkat sebesar Rp 5,436 milyar atau 26,68 persen dari tahun 2005 sebesar Rp 20,377 milyar. ”Jumlah SHU sampai dengan 31 Mei 2007 sebesar Rp 14,713 milyar,” imbuhnya.
Pemberdayaan Koperasi
Pada bagian lain, Kepala Dinas Koprasi dan UKM Provinsi NTB juga memaparkan bahwa pemberdayaan koperasi, merupakan komponen penting dalam program pembangunan daerah, sebagai upaya meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta berbasis kerakyatan.
Oleh karena itu, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM mencakup tiga hal, yakni pengembangan kewirausahaan dan koperasi dan UKM yang kompetitif. Kebijakan ini, lanjutnya, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen.
Selain itu, memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi dengan penguatan produktivitas dan mutu, penguasaan teknologi jaringan informasi pemasaran koperasi, UKM. Hal lain yang perlu mendapat perhatian, lanjutnya, peningkatan akses koperasi dan UKM kepada sumber daya produktif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia, dengan penguatan akses permodalan, basis produksi dan akses pasar.
Tidak hanya itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif, perlu mendapat perhatian. Di mana, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan koordinasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian berusaha bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama menjamin perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Fasilitas Pembiayaan
Jumlah koperasi di NTB per 31 Desember 2005 sebanyak 2.529 koperasi dan sampai dengan 31 Desember 2006 jumlah koperasi menjadi 2.592 Koperasi, meningkat sebesar 63 koperasi atau 2,49 persen. Dari jumlah tersebut koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) tahun 2005 sebanyak 1.183 koperasi. Sementara tanggal 31 Desember 2006 yang melaksanakan kegiatan USP menjadi 1.310 koperasi, meningkat sebesar 127 koperasi atau 10,73 persen yang terdiri dari 83 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 1.227 USP.
Jumlah KSP/USP-koperasi se-NTB per 31 Desember 2005 sebanyak 1.183 KSP/USP-koperasi yang terdiri dari KSP 70 KSP dan 1.113 USP. Dari jumlah 1.183 KSP/USP-koperasi yang dapat dinilai sebanyak 1.125 KSP/USP-koperasi atau 95,00 persen dan yang tidak dapat dinilai sebanyak 58 KSP/USP-koperasi atau 5,00 persen. KSP/USP yang tidak dapat dinilai tersebut, karena koperasi belum melaksanakan kegiatan atau operasional dan belum memenuhi modal setor sebagaimana persyaratan pendirian/pembentukan KSP/USP-koperasi yaitu modal disetor minimal sebesar Rp 15.000.000 bagi koperasi primer dan Rp 50.000.000 untuk koperasi tingkat sekunder.
Untuk diketahui, klasifikasi KSP/USP-Koperasi di NTB telah dilakukan 1.183 koperasi dengan hasil klasifikasi sebagai berikut.KSP/USP papan atas 58 koperasi, KSP/USP papan tengah 75 koperasi dan KSP/USP papan bawah sebanyak 1.050 koperasi. Sedangkan klasifikasi koperasi tahun 2006 telah diklasifikasi sebanyak 1.310 koperasi dengan hasil klasifikasi sebagai berikut, KSP/USP papan atas sebanyak 82 koperasi, KSP/USP papan tengah sebanyak 99 koperasi dan KSP/USP papan bawah sebanyak 1.129 koperasi.
Selain bantuan permodalan bidang produksi untuk 35 unit Koperasi, Pemerintah juga menyalurkan Bantuan perkuatan P3KUM, Perkassa, sektoral/agribisnis PKPS-BMM, MAP. Khusus untuk program pembiayaan produktif bagi KUKM (P3KUM) tahun 2006 NTB mendapat alokasi sebanyak 62 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 5.650.000.000 terdiri P3KUM Pola Syariah 22 Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dengan jumlah dana sebesar Rp 2.100.000.000 dan P3KUM pola konvensional 40 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 3.550.000.000.
Dana bergulir program Perkassa tahun 2006, NTB mendapat alokasi sebanyak 15 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000.000, terdiri Perkassa Pola Syariah 12 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 1.200.000.000 dan Perkassa Pola Konvensional 3 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp300.000.000.
Dana bergulir agribisnis/sektoral tahun 2003 hingga 2005 NTB mendapat alokasi sebanyak 14 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 11.000.000.000. Pada saat awal jumlah anggota/peminjam sebanyak 1.362 orang. Perkembangan sampai dengan 31 Mei 2007 jumlah anggota/peminjam sebanyak 7.411 orang, meningkat sebanyak 6.049 orang (444,13 persen). Sementara jumlah dana berkembang menjadi Rp 27.813.471.000, meningkat sebesar Rp 16.813.471.000,- (152,85 persen).
Dana bergulir PKPS-BBM tahun 2000 - 2005 NTB mendapat alokasi sebanyak 200 koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp 16.850.000.000 pada saat awal jumlah anggota/peminjam sebanyak 16.284 orang. Perkembangan sampai dengan 31 Mei 2007 jumlah anggota/peminjam sebanyak 44.843 orang, meningkat sebanyak 28.559 orang (175,38 persen). Jumlah dana berkembang menjadi Rp38.909.448.000 meningkat sebesar Rp 22.059.448.000 (130,92 persen).
Jumlah dana MAP yang telah disalurkan dari tahun 2001-2005 sebesar Rp 6.800.000.000 kepada 37 koperasi. Pada saat awal jumlah anggota/peminjam sebanyak 1.339 orang. Perkembangan hingga 31 Mei 2007 jumlah anggota/peminjam sebanyak 4.755 orang, meningkat sebanyak 3.416 orang (255,12 persen). Jumlah dana berkembang menjadi Rp 20.161.890.000 meningkat sebesar Rp 13.361.890.000 (196,50 persen).
Bantuan perkuatan permodalan dari dana APBN (dana bergulir) yang disalurkan kepada koperasi dari tahun ketahun juga terus meningkat. Hingga akhir Desember 2006 jumlah dana yang disalurkan telah mencapai Rp4.065.000.000 kepada 229 koperasi. Tahun 2002 dana bantuan perkuatan yang bersumber dari dana APBN disalurkan kepada 30 koperasi dengan nilai sebesar Rp 520.000.000. Tahun 2003 bantuan perkuatan permodalan disalurkan kepada 82 koperasi dengan nilai Rp 1.260.000.000. Tahun 2004 disalurkan kepada 47 koperasi dengan nilai Rp 775.000.000. Tahun 2005 disalurkan kepada 48 koperaqi di 9 kabupaten.kota senilai Rp 1.040.000.000 dan tahun 2006 telah disahurkan iepada 22 koperas) dengan nilai R0 470.000.000.(humas pemprop ntb)