MATARAM - Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah satu dari 10 propinsi kantong buta huruf di Indonesia. Tahun 2007 ini Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTB harus menuntaskan 161.760 orang warganya yang mengalami buta huruf. Terbanyak di tiga kabupaten se pulau Lombok. Untuk menanganinya, digunakan dana APBN, APBD Propinsi NTB dan tujuh Pemerintah Kabupaten Kota se NTB sebesar Rp51,64 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Moh.Tha’ib menyampaikan kondisi warga buta hurut tersebut, Rabu (5/9) siang di kantornya. Menurutnya, penuntasan buta huruf tersebut harus dilakukan agar NTB bisa melakukan pekerjaan lain. ”Orang lain sudah pergi ke bulan, kita masih merangkak,” ucapnya. Disebutnya, adanya warga buta huruf sebagai indikasi kegagalan wajib belajar pendidikan dasar.
Rencana penuntasan 161.760 orang warga NTB usia produktif 15-44 tahun yang mengalami buta huruf tersebut ditegaskan bukan mimpi, karena anggaran sudah disiapkan. Dari APBN dikucurkan dana sebesar Rp36,2 miliar untuk 100.000 orang, APBD NTB sebesar Rp7,5 miliar untuk 30.000 orang dan dana APBD kabupaten-kota Rp7,94 miliar untuk 31.760 orang. Setelah itu tuntas, baru akan menyelesaikan 7.421 orang yang usianya 45 tahun ke atas. ”Ini tidak ngarang-ngarang,” ujarnya. Rencananya, dalam kaitan Hari Aksara Internasional 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan hadir di kota Mataram.
Tha’ib juga mengemukakan banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan hingga selesai SLTP dan SLTA di NTB. ”Ini masalah,” katanya. Angka partisipasi kasar SMP/Madrasah Tsanawiyah hanya 90,68 persen dan angka partisipasi murni 77,73 persen. Sedangkan tingkat SLTA, APKnya 62,12 persen dan APMnya 52,18 persen. Padahal instruksi presiden menetapkan pencapaiannya 95 persen. ”Selebihnya itu yang tidak sekolah,” ujarnya. Sekarang ini, rata-rata lama usia sekolah penduduk di NTB hanya 7,1 tahun walaupun ada yang memiliki gelar profesor dan doktor.
Selain itu, menurut Kepala Sub Dinas Pendidikan Tinggi Dinas Dikpora NTB Nurdin Ahmad, di NTB juga terdapat 28.742 orang guru atau 70 persen dari 42.176 orang guru SD-SLTA yang belum memiliki pendidikan sarjana (S1) sebagai syarat sertifikasi. Baru tahun 2008 mendatang pembiayaannya direalisasikan menggunakan dana APBD. Tahun 2007 ini APBN menyediakan dana untuk 3.339 orang yang menerima bantuan biaya pendidikannya Rp2 juta per orang. ”Selama kuliah mereka tetap harus menjalankan kewajiban tugas mengajar,” katanya. Setelah sarjana, mereka baru bisa menjalani pendidikan profesi untuk bisa mendapatkan sertifikasi yang disyaratkan. Saat ini, baru 5.048 orang guru yang bisa mengikuti perkuliahan menggunakan dana bantuan pemerintah.
Tahun 2007 ini secara keseluruhan Pemprop NTB menyiapkan dana pendidikan sebesar Rp62 miliar atau kurang dari 10 persen karena alasan kurangnya dana yang dimilikinya. Rp40 miliar atau 80 persen diantaranya digunakan untuk membantu sekolah-madrasah swasta agar dapat meningkatkan kwalitasnya. Ada 119 sekolah dan madrasah, masing-masing SD/MI menerima Rp35 juta, SMP/MTs diberikan Rp45 juta dan SMA/MA kebagian Rp46 juta. Selebihnya untuk biaya pemberdayaan Rp17 miliar dan peralatan Rp5 miliar.(supriyantho khafid)