TERNATE - Gubernur Maluku Utara Thaib Armayin menyesalkan pemerintah pusat yang tidak mendahulukan daerah timur Indonesia. Akibatnya, propinsi Maluku Utara (Malut) semakin tertinggal. Usulan kota terpadu mandiri (KTM) Morotai belum direalisasikan mendahulukan propinsi Kepulauan Riau di kawasan barat.
Kekecewaan Thaib Armayin tersebut disampaikan sewaktu bertemu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB) Bonyo Thamrin Rayes yang mendatanginya di Ternate, Senin (27/8) pagi. ”Kami ingin lebih banyak transmigran datang. Supaya yang malas bisa terpadu bekerja,” katanya.
Ia menyatakan wajar kalau ada daerah yang minta lepas merdeka karena merasa menerima perlakuan pemerintah pusat yang tidak adil. ”Seharusnya kami di sini mendapt prioritas,” ucapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi Malut Mokhdar Arif menyebutkan Propinsi Malut menyediakan lahan seluas 108.000 hektar untuk transmigrasi. Setiap 1.000 hektar untuk menampung 500 KK.
Selain transmigrasi, Malut memiliki cadangan tambang nikel di tujuh lokasi selain cadangan emas di Halmahera Utara. ”Luar biasa sumber daya alam di sini. Nikel terbesar di sini.” katanya.
Wagub NTB Bonyo Thamrin Rayes menemui Gubernur Malut Thaib Armayin untuk meminta jatah penempatan transmigran asal Lombok di Malut. Saat ini ada 2.000 kepala keluarga (KK) yang memerlukan penempatan sebagai transmigran karena sudah padatnya hunian penduduk di Lombok.
Selain belum direalisasinya KTM Morotai yang dapat menampung 9.000 KK transmigran, belum tersedianya infrastruktur jalan yang menghubungkan unit pemukiman transmigrasi (UPT) ke pasar. Akibatnya, tidak mudah memasarkan hasil pertaniannya.
Morotai adalah pulau bersejarah karena pernah dijadikan pangkalan sekutu pada zaman Jenderal Mc Arthur pada Perang Dunia ke-2. Disana, ada pangkalan udara yang memiliki tujuh runway.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bonyo Thamrin Rayes mengunjungi Ternate dan Tidore selama dua hari,Ahad-Senin (26-27/8). Kunjungan dilakukan untuk kepentingan transmigrasi penduduk Lombok yang saat ini sudah terdaftar 2.000 kepala keluarga.
Bonyo ke Malut disertai Kepala Dinas Transmigrasi NTB Lalu Dea Burhanudin, pimpinan Ponpes Nurul Haramain TGH Mahaly Fikri, Kepala Sub Dinas Pengarahan Distran NTB Bambang Suhardjito dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengarahan Distrans NTB I Gede Sudana.(supriyantho khafid)