MATARAM - Target PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyediakan listrik kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada 75 tahun kemerdekaan Tahun 2020 nanti, tidak ada hubungannya dengan proyek listrik tenaga nuklir (PLTN) Muria di Jawa Tengah. Sebab, kecenderungan di dunia, masih berlomba-lomba membangun pembangkit listrik uap (PLTU) batu bara. Sebab, tidak mungkin energi dunia yang tumbuh 4-5 persen bisa diatasi dengan nuklir.
PLTU menggunakan batu bara diakui memiliki masalah polusi dan lingkungan. Tetapi bisa diatasi dengan teknologi. ”Arah PLN sudah benar menggunakan batu bara,” ujar Direktur PT PLN Eddie Widiono menjawab LombokNews, seusai peresmian proyek MFO (marine fuel oil) atau minyak berat untuk mesin PLTD Ampenan, Senin (13/8) sore.
Diyakini bahwa PLTU yang menggunakan batu bara merupakan tulang punggung PLN. Namun, PLN mendukung PLTN yang merupakan tawaran alternatif yang digulirkan pemerintah. Menurutnya, PLN memang merencanakan untuk membangun pusat-pusat listrik yang berbahan bakar non BBM (bahan bakar minyak). Dikatakan bahwa menggunakan bahan bakar batu bara, biaya produksi listrik PLN turun drastis. Pada tahun 2010 nanti, biaya produksi menurun Rp250 per kilowatt hour (KWH). Angka tersebut cukup besar namun tidak cukup mengembalikan nilai pendapatan Tahun 1996 sebesar Rp10 triliun dan labanya Rp1,5 triliun. ”Kondisi ini belum bisa teratasi. Tidak cukup membuat subsidi menjadi nol,” ucapnya.
Adapun MFO-nisasi menggantikan solar (High Speed Diesel-HSD) adalah bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi dari sisi pembangkitan. Tahun 2007 ini dilaksanakan MFO-nisasi 657 MW se Indonesia yang separonya telah selesai dikerjakan. Total penghematan atau pengeluaran biaya bahan bakar yang dapat ditekan adalah sekitar Rp612 miliar. Apabila seluruh proyek MFO-nisasi dapat terealisasi makan tahun 2008 kelak menghemat hingga Rp1,78 triliun. Di PLTD Ampenan, yang memiliki tujuh unit pembangkit yang diMFO-kan sekitar 49 MW dengan daya mampu 42 MW diprediksi mampu menghembat biaya pembangkitan khususnya bahan bakar sekitar Rp263 juta per hari atau Rp96 miliar per tahun.
MFO-nisasi dilakukan sebelum PLN mampu mengganti BBM, investasi yang sangat murah dengan pengembalian investasi yang sangat murah. Krisis kapasitas akan teratasi dengan penyediaan daya 10.000 megawatt (MW) melalui penetapan pemerintah, terdapat dua dampak yang ditimbulkannya. Kredibilitas PLN akan naik maka listrik swasta akan masuk. Sekarang ini kurang lebih 100 listrik swasta berkekuatan 20.000 MW yang mengajukan permohonan sedang diproses PLN. Kalau berhasil dibangun maka kurang 10 tahun akan memiliki kapasitas dua kali lipat yang dapat menghasilkan pendapatan Rp20 triliun setahun.
Diakui, proyek listrik ini nyaris tidak dapat diwujudkan PLN sendiri. Karena untuk menyambung 3,5 juta pelanggan setahun dengan kekuatan daya 3.600 MW tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh PLN yang sebenarnya mampu menyiapkan transmisi 2.600 kilometer setiap tahunnya. ”Karena itu kami membutuhkan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah,” ujarnya. Sebab, dibutuhkan pembiayaan hampir Rp45 triliun dan dana PLN sendiri Rp15 triliun.
Ketua Tim MFO-nisasi PLN Pusat Srimat Djasmadi mengemukakan bahwa sebelumnya telah dilakukan MFO-nisasi di PLTD Tigigeneng Lampung (2006), Niu Bima (Pebruari 2007), Tanjung Pinang Riau (April 2007). Dengan menggunakan MFO, biaya produksi bisa ditekan hanya Rp1.400 per KWH dibanding solar yang menjadikan biaya produksinya tinggi hingga Rp2.200 per KWH. Padahal harga jual listrik rata-ratanya Rp650 per KWH.
General Manager PT PLN Nusa Tenggara Barat (NTB) Mustiko Bawono mengemukakan bahwa selain adanya MFO-nisasi, juga menjalankan program diversifikasi BBM. Yaitu pemakaian Bio Fuel untuk pembangkit empat kali 800 KW di PLTD Taman. Untuk diversifikasi jangka panjang, upaya yang dilakukan adalah pembangunan PLTU didalam percepatan program 10.000 MW. Di Lombok mendapatkan alokasi dua kali 25 MW dan satu kali 25 MW dari dana APBN 2007. Di Sumbawa mendapatkan dua kali 10 MW di Bima dan dua kali tujuh MW di Bima sebagai pilot project PLN dan dua kali tujuh MW di Kabupaten Sumbawa.
Seterusnya, dalam rangka pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sembalun sedang dilakukan feasiblity study dilanjutkan PLTP Hu’u di Kabupaten Dompu. Bahkan juga dijajaki menggunakan tenaga bayu di Gili Trawangan Lombok Barat, Sepi Kabupaten Lombok Tengah, pulau Medang di Kabupaten Sumbawa. ”Ini mempunyai potensi untuk dikembangkan,” katanya. Sudah ada investor yang bersedia membangun dengan kapasitas 10 MW. Di sana pula ada Pembangkit Listrik Tenaga Air Brang Be dan Rhe di Sumbawa dalalm tahap pra feasiblity study.(supriyantho khafid)