MATARAM – Dilihat dari kekayaan alam yang tersimpan diperut bumi, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata memiliki daya pikat tersendiri bagi investor pertambangan. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dibentuk oleh berbagai jenis batuan sedimen, gunung api, dan batuan beku terobosan yang berumur Tersier hingga Kuarter, melalui proses tektonik dan intrusi batuan plutonik yang berulang-ulang serta aktifitas vulkanik menghasilkan potensi tambang berupa emas, tembaga, dan perak, timbal, mangan dan bahan galian industri lainnya seperti batuapung, pasir besi,marmer dan lain-lain. Potensi tersebut menyebabkan NTB kaya dengan potensi bahan galian tambang. Saat ini NTB sudah layak menyandang nama besar sebagai daerah penghasil tambang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Ir.H.Jalal,M.Sc bersama General Meneger PLN, Ir.Mustiko Bowono menegaskan hal itu (Rabu,8/8-07) pada acara jumpa pers di ruang Melati Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, Potensi tambang di NTB bukan hanya berupa bahan galian saja, seperti bahan galian Golongan C dan bahan galian Golongan B, tetapi juga potensi pengembangan energi, khususnya potensi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Dengan potensi tambang yang ada, kata mantan Kadis Kimpraswil ini, sejumlah izin pengusahaan bahan galian golongan B telah diterbitkan, baik oleh pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi NTB maupun pemerintah Kabupaten se-NTB. Kondisi hingga akhir tahun 2006 menunjukkan bahwa izin dalam bentuk Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) untuk menuju ke tahapan Kontrak Karya (KK) sebanyak 2 (dua) buah, tandasnya.

Sedangkan izin dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 24 (dua puluh empat) buah,dan izin dalam bentuk Kontrak Karya (KK) sebanyak 2 (dua) buah. Dari 28 (dua puluh delapan) buah izin tersebut, kata dia, seperti tabel dibawah, status usaha meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan fasilitas eksploitasi dan eksploitasi.

Selain pengusahaan bahan galian Golongan B tersebut, sektor pertambangan umum yang memberikan kontribusi cukup besar adalah pengusahaan bahan galian golongan C yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Usaha pertambangan bahan galian golongan C di Provinsi NTB meliputi batuapung, pasir, kerikil, tanah liat. batu bangunan, tanah urug, batu kapur dan kalsit. Aktivitas penambangan bahan galian golongan C disamping dilakukan oleh pihak yang memiliki izin, juga dilakukan oleh penambang tanpa izin yang dikenal sebagai PETI, imbuhnya.

Dijelaskannya, penambangan batuapung di NTB semakin semarak, terutama pada usaha pemurnian batuapung. Konsentrasi usaha tersebut masih berkisar di tiga wilayah yaitu di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Usaha penggalian dilaksanakan oleh masyarakat sekitar lokasi sebagai usaha alternatif selain pertanian. Data tahun 2003 menunjukkan, nilai ekspor batuapung dari NTB mencapai US $ 11.257.000 dengan volume ekspor 119.905 Ton, komoditi ekspor terbesar kedua setelah konsentrat tembaga PT. NNT, dengan kontribusi 2,4 persen dari total nilai ekspor NTB. Perkiraan cadangan sebesar 95 juta Ton dengan berbagai ukuran, dari yang berukuran kecil, sedang hingga besar, tandasnya.

1. SWP Pulau Lombok
No Nama Perusahaan Izin Luas (Ha) Bahan Galian Lokasi
1 Indotan, Inc SIPP 67.343 Emas dmp P. Lombok
2 PT. Istindo Mitra Perdana KP 3.087 Timbal (Pb) Loteng
3 PT. Indomon Esa KP 5.000 PasirBesi Lotim
4 PT. Tango Indah Persada KP 48 Mangan Lobar
5 PT. Setia Mulia Bhakti KP 2.991 Cu, Au dmp Lobar
6 PT. Bumi Rizki Sejati KP 45 Timah Lobar
7 CV. Putra Kedaro KP 40 Mangan Lobar
8 PT. DPA Mining Indonesia KP 1.797 Mn, Timah Lobar
Jumlah 8 80.381

2. SWP Pulau Sumbawa Bagian Barat
No Nama Perusahaan Izin Luas (Ha) Bahan Galian Lokasi
1 PT. Selatan Arc Minerals KP 9.950 Emas dmp Sumbawa
2 PT. Sumbawa Jutaraya KP 10.000 Emas dmp Sumbawa
3 PT. Indo Energi Alam Raya KP 4.100 Bijih Besi Sumbawa
4 PT. Galang Artha Buana KP 11.490 Emas dmp Sumbawa
5 PT. Intam KP 32.000 Emas dmp Sumbawa
6 PT. Newmont NT KK 87.540 Emas dmp KSB
7 Indotan Inc. SIPP 31.204 Emas dmp KSB
Jumlah 7 186.284

3.SWP Pulau Sumbawa Bagian Timur
No Nama Perusahaan Izin Luas (Ha) Bahan Galian Lokasi
1 PT.Indomining Karya Buana KP 9.273 Mangan Bima
2 PT.Indomining Karya Buana KP 2.000 Pasir Besi Bima
3 PT. Bima Putera Minerals KP 6.602 Emas dmp Bima
4 PT.Indomineral Citra Persada KP 59.242 Tembaga Bima
5 PT. Jagad Mahesa Karya KP 3.772 Pasir Besi Bima
6 PT. Karya Utama Tambang KP 12.477 Mangan Bima
7 PT. Sumbawa Timur Mining KK 19.238 Emas dmp Bima, Dompu
Jumlah 7 112.604

USULKAN REKONSILIASI PENERIMAAN
Filosofi penambangan mineral adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk comunity development, khususnya masyarakat di sekitar wilayah tambang, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagi pembangunan daerah dan pelestarian sumber daya lingkungan.

Selama ini kontribusi yang diberikan masih berupa Royalti. Karena itu, Pemerintah Propinsi NTB mengusulkan agar Pemerintah tidak hanya melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan royalty dan landrent bersama pemerintah daerah, tetapi juga perlu dilakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan lainnya yang disetor oleh investor melalui Kas Negara. Menurut Kadistamben NTB. Ir.H.Jalal, hal ini sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai isu yang berkaitan dengan nilai kontribusi usaha pertambangan umum terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Selain itu, diperlukan pula revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha di bidang pertambangan umum dengan lebih memperluas, memperjelas dan mempertegas batas-batas kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah terutama dalam melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas usaha di bidang pertambangan umum yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan standar yang berlaku, baik dari aspek hukum maupun aspek teknis.

Diakuinya, selama ini usaha di bidang pertambangan umum seringkali mengalami hambatan terutama berkaitan dengan izin untuk dapat melakukan aktivitas di kawasan hutan. Guna mencari solusi terbaik dalam pemecahan masalah tersebut, diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi masing-masing kewenangan perizinan sehingga jalur birokrasi izin yang haros dilalui oleh calon investor menjadi lebih jelas dan terukur, imbuhnya. Untuk itu,ia mengusulkan agar dapat dibuat keputusan bersama antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Menteri Kehutanan yang mengatur secara spesifik jalur birokrasi izin dimaksud.

KEMBANGKAN LISTRIK MIKRO HIDRO
Saat ini NTB sudah dinyatakan sebagai daerah Krisis Listrik sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 482-12/40/600.2/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik. Menurut General PLN Mataram, Ir. Mustiko Bowono, jumlah daftar tunggu masih mencapai 78.563 calon pelanggan, sementara kemampuan PLN meningkatkan pasokan listrik untuk masyarakat sangat terbatas. Selain itu, Pembangkitan tenaga listrik yang 99,90 persen PLTD menggunakan BBM solar harganya cenderung naik, keluhnya.

Diakuinya, rasio elektrifikasi masih rendah, yaitu hanya sekitar 44,50 persen, sehingga masih diperlukan suply energi listrik yang cukup besar. Untuk pemenuhan listrik, terutama bagi daerah pedesaan yang jauh/sulit dijangkau jaringan listrik PLN, Pemerintah Propinsi NTB mengupayakan pemanfaatan potensi energi setempat seperti Listrik Mikoro Hidro (PLTM), PLTS dan PLT Accu dengan pembiayaan melalui dana APBN maupun APBD.

Selain itu, sudah ada rencana pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan 1 x 25 MW di Lombok; 2×6 MW di Sumbawa; dan 2 x 6 MW di Bima, imbuhnya. Namun sampai saat ini belum berjalan karena tingginya suku bunga Bank Indonesia yang mencapai 18 persen pertahun sementara investor menginginkan hanya sebesar 16 persen. Pemerintah Daerah juga sudah melirik Pengembangan Potensi Panas Bumi di Sembalun, Hu’u, dan Maronge serta Pembangunan PLTA/PLTM dengan potensi energi air.(humas)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here