MATARAM - Terbatasnya peluang kerja lokal, ditambah rendahnya daya saing memperebutkan lapangan kerja formal di dalam negeri, memunculkan animo masyarakat NTB bekerja diluar Negeri menjadi sangat tinggi. Meski tidak bekali keterampilan serta pendidikan yang memadai, peluang kerja dengan gaji yang menggiurkan di luar negeri, khususnya ke Malaysia dan Saudi Arabia menjadi daya pikat tersendiri bagi para naker. Kondisi tersebut menjadikan NTB kini menjadi daerah pengirim TKI terbesar kedua setelah Propinsi Jawa Timur.
Sejak tahun 2000 hingga akhir tahun 2006 Warga NTB yang bekerja diluar Negeri tercatat sebanyak 228.410 orang, sebuah jumlah yang cukup besar bahkan lebih besar dari jumlah penduduk Kabupaten Dompu yang jumlahnya hanya 219.646 jiwa. Jumlah tersebut diprediksikan akan terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya minat masyarakat untuk bisa menjadi TKI.
Sebuah Data dari Dinas tenaga kerja Provinsi NTB menyebutkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan penempatan TKI pada tahun 2004 sebanyak 23.954 orang menjadi 42.067 orang pada tahun 2005. Awalnya hanya sekitar delapan negara yang menjadi tujuan penempatan TKI, tetapi kini sudah mencapai 15 negara tujuan. Terbanyak adalah Malaysia yang mencapai 161.192 orang, disusul Arab Saudi sebanyak 62.483 orang. Sayangnya jenis pekerjaan para TKI tersebut sebagian besar masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional seperti menjadi Pembantu Rumah tangga, Sopir, buruh perkebunan dan lain-lain.
Jenis keterampilan dan latar belakang pendidikan para TKI kita rata-rata masih sangat minim, tandas Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB Imbang Syahruddin disela-sela Rapat Koordinasi Regional (rakorreg) program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (PPKK) Wilayah Indonesia Bagian Tengah di Mataram, baru-baru ini. Menurutnya, kondisi tersebut membuat posisi para TKI menjadi kurang menguntungkan, bahkan sering dirugikan.
Selain penghasilannya jauh lebih rendah, juga lemahnya sisi perlindungan, imbuhnya. Untuk mengatasi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, pihaknya kini terus melakukan berbagai upaya, terutama dengan meningkatkan keterampilan kerja para calon TKI. Dengan demikian, kedepan para calon TKI yang bekerja diluar adalah mereka yang benar-benar memiliki bekal keterampilan yang memadai.
Gubernur NTB Lalu Serinata mengakui bahwa terbatasnya kesempatan kerja lokal dan rendahnya tingkat keterampilan kerja, menimbulkan komplesitas yang tinggi dalam penanganan tenaga kerja di daerahnya. Penyediaan lapangan kerja baru berbanding terbalik dengan penambahan jumlah pencari kerja baru, terutama lulusan SMTA dan sarjana yang meningkat tajam setiap tahunnya, tandasnya. Padahal NTB memiliki potensi lapangan kerja yang beragam bila dikelola dengan baik.
Hanya saja Gubernur mengakui bahwa belum ada pola keterpaduan antar lembaga pemerintah dan swasta dalam menangani pengembangan dan penciptaan usaha baru bagi tenaga terdidik, serta kurangnya dukungan finacial dari perbankan maupun kemitraan usaha lainnya dalam mensuport pengembangan wira usaha dikalangan tenaga terdidik.
Menurut Gubernur, penempatan TKI diberbagai Negara tujuan tanpa didukung keterampilan kerja yang memadai, bukanlah solusi yang tepat. Meski Peluang kerja Luar Negeri cukup potensial dan menjanjikan, namun sering menghadapi permasalahan karena lemahnya sisi perlindungan. Bagaimanapun, pengelolaan Sumber daya alam yang potensial didalam negeri harus lebih dioptimalkan, sehingga membuka peluang kerja yang besar bagi para naker, tandas Gubernur Serinata. Untuk mengatasi masalahan ketenaga kerjaan tersebut, Pemerintah Propinsi NTB akan memberikan prioritas utama pada pengembangan peluang kerja lokal. ”Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kesempatan kerja di daerah, merupakan salah satu prioritas yang menjadi perhatian dalam program kerja pemerintah daerah,” imbuhnya.
Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut, kata Gubernur, antara lain peningkatan keterampilan dan etos kerja melalui latihan keterampilan di BLK dan LLK-UKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja terdidik untuk menguasai keterampilan guna menciptakan lapangan kerja mandiri maupun mengisi lowongan kerja formal, penyiapan mental dan keterampilan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja luar negeri, serta perlindungan ketenagakerjaan dalam pemberdayaan fungsi hubungan industrial pada perusahaan (dunia usaha).
Berdasarkan hasil Susesnas 2004 diketahui bahwa dari jumlah penduduk NTB sebanyak 4.127.519 jiwa, yang merupakan penduduk usia kerja ( 10 tahun keatas ) sebanyak 3.223.592 jiwa atau 78,1%, termasuk didalamnya angkatan kerja sebanyak 2.088.890 orang. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2006 sebanyak 3.223.592 orang, jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 14.753 orang, jumlah lowongan kerja terdaftar sebanyak 7.107 orang. sedangkan pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 5.245 orang.
Gubernur mengingatkan bahwa pembinaan tenaga kerja merupakan tugas dan tangggungjawab semua pihak, serta menuntut penyelesaian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. ”Pendidikan dan keterampilan kerja sesungguhnya merupakan investasi masa depan,” tandasnya. Oleh karena itu, pola dan strategi pembinaan terhadap angkatan kerja usia produktif, kata Gubernur perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pola keterpaduan yang lebih profesional, sehingga angkatan kerja usia produktif mampu bersaing dan mengisi setiap kesempatan kerja yang ada dalam upaya membangun perekonomian diri, daerah dan bangsanya.
KEMBANGKAN TEKNOLOGI PADAT KARYA.
Permasalan lain dibidang ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan sosial sebagai ikutannya. Angka Penggangguran terbuka di NTB pada tahun 2006 mencapai 148.442 orang terdiri dari 42,8 persen perempuan dan 57,2 persen laki-laki. Disamping itu, yang lebih memprihatinkan lagi struktur penganggur didominasi oleh golongan kelompok umur produktif.
Angka pengangguran yang cukup tinggi merupakan problema ketenaga kerjaan yang selalu dihadapi dari waktu ke waktu.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Propinsi NTB mengembangkan berbagai program pemberdayaan angkatan kerja produktif. Salah satunya adalah penerapan teknologi Padat karya. Dan pengembangan wira usaha bagi angkatan kerja usia muda terdidik. Program tersebut dilakukan dalam bentuk Pengembangan usaha produktif di pedesaan serta pemberian kerja temporer dengan terapan teknologi tepat guna seperti budidaya hasil laut dan lain-lain.
Pemerintah Propinsi NTB juga memberikan bantuan teknis serta bantuan fasilitas permodalan agar rintisan wira usaha bagi angkatan kerja usia produktif terdidik bisa berkembang dan tetap eksis.
Sebagaimana diketahui pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara permintaan (peluang) dengan pemasaran (kebutuhan) tenaga kerja. Problematik yang sangat mendasar terkait dengan permasalahan pengangguran in di NTB, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Imbang Syahruddin pada hakekatnya menyangkut tiga hal mendasar. Pertama : tingkat pendidikian rendah terutama di wilayah pedesaan, namun diperkotaan masalah penganggur cenderung didominasi oleh angkatan kerja produktif. Kedua : golongan umur pengganggur terutama yang masuk dalam katagori tenaga kerja produktif (usia 20-30 tahun) di NTB diperkirakan mencapai 40,2 persen dari total penganggur yang ada. Ketiga : penguasaan teknologi dan keterampilan dari angkatan kerja, rata-rata masih tertinggal , yang diperburuk lagi oleh faktor keengganan dalam belajar beradaptasi.
Kondisi angkatan kerja di Provinsi NTB pada umumnya masih didominasi oleh kelompok yang berpendidikan rendah (68,67 persen dari angkatan kerja), namun kesempatan kerja untuk angkatan kerja juga relatif terbatas. Padahal posisi angkatan kerja di NTB didominasi oleh angkatan kerja yang memiliki umur 20-34 tahun (kelompok usia muda produktif). Ironisnya tingkat pendidikan pengganggur yang mencari pekerjaan justeru didominasi oleh lulusan SMTA sebanyak 43,60 persen dan lulusan perguruan tinggi yang mencapai 11,9 persen. Pada tahun 2006 jumlahnya mencapai 856.030 orang atau 40,98% dari angkatan kerja yang ada, paparnya. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan kerja kelompok usia muda produktif tersebut menjadi prioritas utama mengatasi pengangguran di NTB. (humas)