MATARAM - KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta dihapuskannya penarikan sumbangan pembangunan oleh sekolah dari orang tua murid. Sebab, pungutan sumbangan pembangunan tersebut memberatkan. Pemerintah harus menyukupi besarnya alokasi dana pendidikan hingga 20 persen dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sekarang ini, semakin besar biaya operasional sekolah yang diterima sekolah ternyata juga masih banyak penarikan biaya dari orang tua murid.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI NTB Lalu Winengan dan jajaran pengurus lainnya menyatakan sikapnya, di sela perayaan ulang tahun KNPI, di Mataram, Ahad (22/7). Menurutnya, kalau sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) yang semula hanya Rp25 ribu tidak dilakukan pungutan lagi. Namun ternyata sebaliknya muncul bentuk pungutan lain yaitu sumbangan untuk pembangunan sebesar Rp50 ribu sebulan. ”Seharusnya pemerintah daerah di NTB bijak. Hentikan pemungutan di sekolah,” katanya.

Dikeluhkannya bahwa sekarang ini justru sekolah negeri lebih mahal biaya sekolahnya dibanding sekolah swasta. Dibanggakannya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat menjamin warganya sekolah gratis. Bahkan ikut pula memberikan bea siswa dan fasilitas lainnya selain pendidikan untuk kepentingan kehidupan masyarakatnya antara lain kesehatan dan kematian.

Masalah biaya pendidikan menjadi sorotan KNPI NTB dikaitkan dengan banyaknya jumlah partai politik secara nasional dan berdampak pula di daerah. Yaitu, disedotnya dana APBN dan APBD untuk keperluan jatah pembinaan partai politik. Padahal, sebenarnya partai politik tidak boleh menggunakan dana APBN dan APBD.

Banyaknya jumlah partai politik yang didirikan hingga 60 selain partai lama yang telah mengikuti pemilihan umum, menurutnya adalah euforia kepentingan pengurusnya. Bukan untuk kepentingan rakyat. Walaupun sebagai wujud demokrasi, seharusnya dilakukan pembatasan. KNPI NTB meminta Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk menyaringnya.

Idealnya, jumlah yang bisa dipertimbangkan dari komposisi 1.000 anggota DPR dan DPD adalah 10 partai politik saja. Ini bisa menjadikan terbentuknya fraksi yang kuat. Sebab selama ini, partai gurem memungkinkan melakukan koalisi bertujuan menggerogoti. ”Sebenarnya, pembentukan partai baru itu hanya karena kekcecewaan tidak terpilih menjadi pengurus atau sebagai anggota DPR saja,” ucap Winengan.

Pembentukan partai baru juga disebutnya berorientasi memperoleh dana pembinaan yang berasal dari APBN maupun APBD. Padahal, penerimaan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengurangi alokasi dana untuk kesejahteraan rakyat. ”Partai tidak boleh gunakan dana APBN dan APBD. Akan terjadi negosiasi kepentingan,” katanya bersama pengurus KNPI NTB lainnya.

Perayaan ulang tahun KNPI di NTB dilaksanakan diisi kegiatan mulai dari lomba mewarnai sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak, silaturahmi tokoh masyarakat se NTB dan para calon gubernur agar melahirkan kerukunan karena akhir-akhir ini cenderung tidak adanya kebersamaan, dan mengumpulkan bekas ketua DPD KNPI sejak mulai berdirinya 1973 dipimpin oleh oleh ketua periode pertama Lalu Serinata yang kini menjabat Gubernur NTB.

KNPI NTB juga menyelenggarakan khitanan massal, KB, seminar Pemuda dan Kepemimpinan Bangsa hingga puncak acara nasional, 7 September 2007 di Mataram yaitu Pertemuan Pemuda Nasional yang dijadwalkan mendatangkan tokoh nasional dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (supriyantho khafid)