Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs.H. Lalu Serinata membuka Rapat Kerja Gabungan Sekretariat bersama Mitra Praja utama (MPU) VII di hotel Lombok Raya Mataram Kamis (19-7-2007) kemarin. NTB kembali diberi kepercayaan menjadi tuan rumah sekaligus penyelenggara Forum Raker Mitra Praja Utama VII yang beranggotakan sepuluh Provinsi yaitu: Provinsi Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten serta NTB dan NTT.

Rapat Kerja MPU yang akan berlangsung selama dua hari tersebut ( 19-20 Juli 2007) direncanakan khusus untuk menyusun program yang akan dikerjasamakan dalam Forum Mitra Praja Utama pada tahun 2008 mendatang, utamanya pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.

Kepala Sekretariat Bersama Mitra Utama VII, H. Moerdiman RM, SH,M.Si yang juga Asisten Tatapraja dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa maksud diselenggarakannya Raker Gabungan Sekber MPU ini adalah untuk memantapkan dan memadukan usulan program pembangunan antar Provinsi anggota MPU tahun 2008 dan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan serta menyusun jadwal mekanisme Mitra Praja Utama yang akan datang. Raker Juga mengagendakan pembahasan Rumusan rekomendasi kepada pemerintah serta yang tidak kalah pentingnya memadukan draf naskah Keputusan bersama para Gubernur anggota Mita Praja Utama. Selain memantangkan program kerjasama pada tahun 2008, juga akan mengevaluasi sejumlah program kerjasama yang telah dilaksanakan selama tahun 2007, imbuhnya.

Sementara Gubernur NTB, Drs.H.Lalu Serinata dalam sambutannya antara lain menegaskan bahwa tantangan besar yang mengemuka dewasa ini adalah kuatnya persaingan antar bangsa didorong oleh pesatnya pergerakan barang dan jasa serta modal dan informasi secara bebas. Kondisi tersebut mengharuskan berbagai daerah dapat meningkatkan daya saing dengan bertindak lebih produktif dan efisien. Dalam hal ini penguatan kerjasama pembangunan ekonomi lokal menjadi sangat penting dikdepankan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, untuk mencegah disparitas antar daerah.

Kerjasama antar daerah sangat diperlukan, kata Gubernur, karena perbaikan kinerja ekonomi nasional dengan struktur perekonomian yang kuat serta pelaku ekonomi yang berdaya saing, dapat terwujud manakala pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebar di seluruh wilayah. Karena itu Pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi lokal harus menjadi perhatian bersama, tandas Gubernur.

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya, menurut Gubernur NTB yang bersahaja ini adalah pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, adil makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Seluruh proses demokratisasi akan mempertajam pemahaman dan proses politik tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar wilayah.

Menurutnya, dalam otonomi daerah, Pemerintah diharapkan dapat mengefektifkan pelayanan publik dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan mengacu pada potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian pemerataan pembangunan akan dapat terwujud lebih cepat.

Kenyataannya, hingga kini pembangunan diberbagai wilayah masih belum merata, Sementara pada daerah daerah yang sumberdaya alamnya melimpah dan memiliki keunggulan komparatif seperti letak yang strategis dan didukung oleh kebijakan khusus, sangat mudah menarik investasi ke daerahnya, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan daerah. Mengatasi kondisi tersebut, Gubernur Serinata meyakini bahwa pengembangan ekonomi lokal/regional sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, merupakan alternatif yang cukup menjanjikan.

Menurutnya tujuan dan cakupan pengembangan ekonomi secara umum haruslah t diarahkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan; mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia secara lebih produktif; serta menciptakan ruang serta peluang untuk memenuhi suplai dan permintaan dan yang tidak lah pentingnya adalah mengembangan peluang-peluang baru bagi bisnis, baik dibidang peternakan, perdagangan, industri kecil, kepariwisataan dan lain-lain.

Karena itu, Gubernur berharap, Rapat Kerja Gabungan Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama VII 2007 ini, dapat menjadi media yang efektif sekaligus mampu menjembatani dan menciptakan kemitraan pengembangan ekonomi lokal di wilayah Jawa, Bali, NTB, Lampung dan NTT melalui integrasi dan mobilisasi sumberdaya serta pengembangan kelembagaan melalui dialog dan kegiatan strategis lainnya.

Beberapa materi Rekomendasi Forum Kerjasama Mitra Praja Utama ( MPU ) kepada Pemerintah Pusat antara lain di bidang Pekerjaan Umum, permasalahan yang dihadapi menyangkut pengelokasian sumber daya air antar Provinsi serta adanya ketidaksesuaian jenis pemprograman jaringan jalan didaerah perbatasan, direkomendasikan Perlunya Pedoman Pengelolaan Sumberdaya air dilintas Provinsi serta perlunya sosialisasi dan kelengkapan aturan didaerah.

Dibidang Pertambangan dan energi masih dijumpai ketentuan pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang bertentangan dengan konsep pengelolaan air tanah yang berbasis cekungan air tanah sehingga perlu diatur kembali. Dibidang Perencanaan juga perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Penetapan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh daerah. Masalah dibidang kehutanan, Perikanan dan Kelautan Perhubungan, Pariwisata dan lain-lain antara pusat dan daerah juga tidak luput dari masalah yang perlu ditata kembali. (humas pemprop ntb)