Kepala BKKBN Pusat dr. Sugiri Syarief, MPA dan Panglima TNI diwakili Asisten Terotorial Kasum TNI mencanangkan kegiatan TNI Manunggal KB- Kesehatan di Wilayah Korem 162 Wirabhakti tahun 2007, Senin (16-7-2007) di Ponpes Attohiriah Bodak Desa Montong Terap Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Selain dihadiri oleh para Pejabat dari Mabes TNI, Jajaran Kodam IX Udayana dan BKKBN pusat juga Gubernur NTB, Drs. Lalu Serinata dan Anggota Muspida NTB, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Ny.Hj. Dra. Baiq Adnin Serinata, Para Bupati/Walikota, sejumlah Tuan Guru dan undangan lainnya.
Komandan Korem 162 Wirabhakti, Kol.Arm Supriyatno,SIP mengatakan, TNI Manunggal KB-Kesehatan tahun 2007 merupakan ajang untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang sehat bahagia sejahtera. ”Ini merupakan salah satu bentuk bhakti TNI dalam menunjang pembangunan Nasional, khususnya peningkatan SDM di Nusa Tenggara Barat,”imbuhnya.
Menurut Danrem yang dekat dengan wartawan ini, sasaran yang ingin dicapai dari TNI Manunggal KB-Kesehatan tahun 2007 adalah terselenggaranyanya intensitas kegiatan-kegiatan KB dan kesehatan secara terpadu dengan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Untuk mendukung operasional pelayanan KB dan kesehatan tersebut, pihaknya akan mengerahkan seluruh instalasi layanan kesehatan milik TNI, Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan swasta yang ada di Wilayah NTB. Karena itu, Danrem mengharapkan kerjasama sama yang baik dari semua pihak untuk berpartisipasi dan mendukung suksesnya kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan tahun 2007, sehingga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan pembangunan NTB kedepan.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat saat ini terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk untuk mensukseskan pembangunan KB-kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dibidang KB dan Kesehatan, kata Gubernur meski mengalami kemajuan yang menggembirakan, namun ia mengakui kesehatan masyarakat NTB belum sepenuhnya menggembirakan. ”Banyak masyarakat NTB, khususnya kalangan keluarga miskin yang belum ber- KB, sehingga cenderung mereka masih memiliki jumlah keluarga atau anak yang cukup banyak,” imbuhnya. Kondisi ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya KB merupakan salah satu kendala yang masih dihadapi. Faktor tingginya tingkat kemiskinan, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat serta masih tingginya angka pertumbuhan penduduk, sekaligus menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan NTB, tandas Gubernur.
Karena itu, laju pertumbuhan penduduk NTB masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,38 persen pertahun dari 4.140.957 jiwa, yang berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 50 ribu jiwa pertahun. Gubernur Serinata mengibaratkan pertambahan penduduk sebesar itu setara dengan jumlah penduduk satu kecamatan. Karenanya, diperlukan kerja keras untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, khususnya melalui program keluarga berencana dengan berupaya meningkatkan jumlah akseptor KB. Pada tahun 2005 dari 841.648 pasangan usia subur, baru sebanyak 122.085 orang (14,51 persen) yang tercatat sebagai akseptor dan sebanyak 616.509 orang (73,25 persen) peserta KB aktif, papar Gubernur.
Untuk mengatasi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, selain diperlukan gerakan aktual dan realistis, juga kesatupaduan antar berbagai instansi pemerintah dan TNI serta masyarakat dalam menggerakkan keluarga berencana dan kesehatan perlu lebih ditingkatkan.
Sementara Kepala BKKBN Pusat dr. Sugiri syarief, MPA antara lain menyatakan bahwa untuk mewujudkan Masyarakat kecil sehat, bahagia Sejahtera, pada dasarnya sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana. Menurutnya, program KB pada dasarnya bukan hanya menyangkut penggunaan Alat Kontrasepsi saja, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga ideal yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga tersebut secara maksimal.
Karena itu, untuk mensukseskan program KB ini diperlkukan keterlibatan dan peran aktif semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, khususnya keluarga dan pasangan usia subur. Laki-laki dan kepala Rumah tangga juga harus mau ber-KB, tandasnya seraya menegaskan bahwa kedepan Peran Pondok Pesantren, TNI dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya akan terus ditingkatkan dalam pengembangan Program KB kepada masyarakat. Ponpes di NTB memiliki peranan yang sangat strategis bagi keberhasilan KB. Menurutnya, Ponpes di NTB berbeda dengan di daerah lain, karena memiliki pengaruh dan tempat yang sangat berarti bagi masyarakat NTB yang Islami ini. Sementara Program KB memiliki misi yang sama dengan ajaran agama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sasaran dari kegiatan TNI manunggal KB-Kesehatan di Wilayah Korem 162 Wirabhakti tahun 2007 meliputi : keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan dan ketahanan keluarga, imunisasi dan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan lingkungan keluarga dan perilaku hidup sehat dan bersih, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) dengan indikator atau ukuran yang jelas.
Sasaran-sasaran ini diharapkan mampu mendukung pembangunan keluarga berencana dan pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
PEMPROV NTB SEDIAKAN KB GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN.
Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat, Pemerintah mulai tahun 2007 melaksanakan program pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Miskin. Program KB Gratis tersebut dilaksanakan dalam bentuk Program pembiyaan Asuransi Kesehatan oleh PT. ASKES melalui terbentuknya sistem pembiyaan pelayanan KB.Askeskin.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan pelayanan Kontap bagi keluarga miskin yang dibiayai dari ASKESKIN, setelah PT. ASKES membuat surat perjanjian dengan rumah sakit yang akan melayani Kontap.
Melalui TNI manunggal KB Kesehatan 2007 berbagai sasaran kegiatan akan dilakukan, diantaranya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja akan menjadi perhatian khusus. Menurut Koordinator Teknis Manunggal KB-Kes tahun 2007, dr. Hidayat , Sp.B Mars,Sp.Kp, untuk pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja, akan diupayakan pengembangan pusat-pusat informasi dan konsultasi remaja serta pendayagunaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan Reproduksi Remaja ( PIK-KRR). Juga terbentuknya sistem rujukan antara PIK-KRR dengan Puskesmas, serta upaya meningkatkan pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi maupun dengan membentuk remaja pendamping Sebaya.
Pelayanan KB oleh Pemerintah selain diprioritas pada penyediaan pelayanan KB gratis bagi keluarga Miskin, juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kemantapan ber-KB menjadi peserta KB Aktif serta peningkatan jumlah peserta KB mandiri bagi keluarga sejahtera II, KS III dan KS III+. ”Cakupan dan partisipasi pria ber-KB, juga perlu menjadi perhatian khusus,” tandasnya.
Senada dengan itu, Gubernur NTB, Drs.H. Lalu Serinata menyatakan bahwa partisipasi Pria untuk ikut dalam program KB di NTB, masih sangat rendah. Rata-rata tingkat partisipasi Pria ber – KB hanya sekitar 0,7 persen. Keterbatasan variasi alat kontrasepsi untuk pria juga ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya minat pria untuk ber-KB. Dari 530.960 akseptor, jumlah akseptor pria hanya sebanyak 4.735 orang dan 3.355 diantaranya menggunakan vasektomi dan 1.380 menggunakan kondom.
Padahal perencanaan keluarga, khususnya menyangkut perencanaan jumlah dan jarak kelahiran, tidak dapat ditentukan sendiri oleh pihak istri atau ibu saja, tetapi atas kerjasama yang baik antara suami dan istri, imbuh Gubernur seraya berharap agar keperdulian kaum Bapak atau suami dalam program KB lebih ditumbuhkan lagi.
Karenanya Gubernur berharap agar dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan ini, sosialisasi benafit KB bagi upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak serta kehidupan seksual dapat dilakukan lebih intensif lagi. Misalnya sosialisasi mengenai dampak perkawinan pada usia dini, akbibat buruk bila jarak kelahiran tidak dikendalikan maupun bila jumlah kelahiran terlalu sering. Semua itu, perlu disosialisasikan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang KB yang pada gilirannya dapat berperan secara optimal dalam proses pembangunan mewujudkan keluarga sehat bahagia dan sejahtera.
Kesehatan ibu dan anak di NTB yang masih rendah, perlu diutamakan pada upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu melalui penggalangan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada seperti puskesmas, Pustu, Bidan Desa, Poleindes, Posyandu dan sarana layanan kesehatan lainnya. Hal ini penting diperhatikan, kata Gubernur mengingat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat sampai saat ini masih terbilang belum optimal. Kondisi tersebut bila dibiarkan tentu berdampak pada redahnya derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya rangking IPM NTB secara nasional.(humas).


