MATARAM - Setelah DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui masyarakat pulau Sumbawa memisahkan diri dari Propinsi NTB, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu menunjuk bekas Pembantu Rektor Universitas Mataram Prof.DR.Arifuddin Sahidu sebagai ketua tim teknis Propinsi Pulau Sumbawa. (PPS) Tim yang terdiri dari pakar, anggota Komite Pembentukan PPS dan pihak terkait lainnya akan mengkaji kelayakan berdirinya PPS sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Asisten I Sekretaris Daerah NTB Sirojul Munir mengatakan akan dilakukan pengkajian dari segala sisi. ”Tim teknis akan mengkaji kelayakannya dari sisi pendidikan, ekonomi, politik, sosial,” ujarnya Sirojul Munir.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 5 disebutkan, pembentukan suatu provinsi baru harus disetujui DPRD dan Gubernur propinsi induk. Dalam hal ini, DPRD NTB telah memberikan persetujuannya. Tetapi Gubernur NTB tidak bisa menyetujui langsung karena menunggu hasil kajian dari tim teknis PPS. Tahun 2008 nanti, Pemerintah Propinsi NTB baru akan menyiapkan dana untuk keperluan tim tersebut. Sedangkan Komite Pembentukan PPS yang diketuai Siti Maryam Rahmad yang menjadi penggagas terbentuknya PPS belum bisa bekerja maksimal karena kurangnya pembiayaan.
NTB semula dibentuk karena kesamaan budaya dan agama setelah memisahkan diri dari Propinsi Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958. Selama ini Propinsi NTB meliputi dua wilayah pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok yang meliputi satu kota dan tiga kabupaten luasnya 23,51 persen atau sepertiga dari luas pulau Sumbawa dihuni oleh 2,93 juta jiwa sama dengan 70,65 persen penduduk NTB. Kepadatannya 617,76 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan pulau Sumbawa yang meliputi satu kota dan empat kabupaten luasnya 76,49 persen dari luas NTB sama dengan tiga kali pulau Lombok penduduknya 1,22 juta jiwa atau 29,35 persen yang berarti kepadatannya 78,88 jiwa per kilometer persegi.
Siti Maryam Rahmad - putri Sultan Salahudin Bima, dan bekas Gubernur NTB periode 1998-2003 Harun Al Rasyid, berdalih untuk lebih bisa memajukan ketertinggalan daerah di pulau Sumbawa, hendak memisahkan diri. Harun Al Rasyid menyatakan secara terpisah, mampu membiayai jalannya pemerintahan di propinsi pemekaran tersebut dari jatah anggaran yang selama ini diberikan melalui Propinsi NTB. ”Tidak ada masalah pembiayaan pemerintahannya,” ucapnya, waktu itu.
Semula keinginan pemisahan pulau Sumbawa ini ditentang oleh Wakil Gubernur NTB Bonyo Thamrin Rayes. Thamrin Rayes yang berasal dari Sumbawa pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretaris Daerah pun menyatakan keinginan memisahkan diri tersebut tidak disertai kajian kemampuan. Padahal seharusnya dilakukan penelitian terlebih dahulu. ”Saya kan pernah bekerja di bidang perencanaan daerah. Tahu kemampuan daerah,” ujarnya.
Bonyo meminta pemerintah menambah dana pembangunan infrastruktur. Sebab, keinginan membentuk Propinsi Pulau Sumbawa berdalih kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur dibanding daerah pulau Lombok. ‘’Walaupun dana yang diserap pulau Sumbawa cukup besar, tetapi Pemerintah Propinsi NTB dinilai tidak adil,’’ ujarnya.
Menurut Bonyo, distribusi penduduk yang tidak merata sangat berpengaruh terhadap proses pemerataan pembangunan khususnya sarana infrastruktur wilayah secara merata dan menjangkau seluruh daerah. ”Meski hampir seluruh program pembangunan infrastruktur fisik tahun 2006 diarahkan ke pulau Sumbawa, belum mengatasi kondisi sarana wilayah yang terbatas,” ujarnya. Di pulau Lombok dengan dana yang sama pembangunan fisik wilayah menunjukkan hasil yang nyata.
Akibatnya, di pulau Sumbawa masih banyak kawasan potensial, obyek wisata dan kawasan pesisir di pulau Lombok yang terisolir. Ini karena belum tersedianya fasilitas perhubungan atau transportasi darat dan laut yang memadai. Kondisi sarana prasarana wilayah potensial Tambora, lingkar selatan pulau Sumbawa dan Lombok masih sangat minim. Jalan negara dan jembatan kebanyakan telah mengalami kerusakan.(supriyantho khafid)