MATARAM - Angka perceraian di Lombok cukup tinggi. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Pondok Pesantren Nurul Hakim di Kediri Kabupaten Lombok Barat, satu desa terdapat 700an orang janda. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu daerah sumber tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.

Kondisi tingginya angka perceraian tersebut menjadi keprihatinan pengurus Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Nusa Tenggara Barat (PKK NTB). Utamanya terjadinya perceraian di pedesaan. Mereka tidak berpendidikan cukup akibat ekonomi, dan juga karena pergaulan sehingga melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun untu perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. ”Mereka kurang dibekali pendidikan berkeluarga sebelum menikah,” ujar Ketua PKK NTB Baiq Sri Adnin Serinata, seusai perayaan Hari Keluarga Nasional, Jum’at (15/6) pagi

Menurut Wakil Ketua PKK NTB Kerniasih Mudjitahid, seharusnya mereka yang melakukan pernikahan terlebih dahulu menjalani pelatihan. Namun ada kekeliruan persepsi masyarakat yang menjadi bangga kalau anak perempuannya cepat menikah. ”Cukup prihatin. Di sini ini yang menikah terjun payung,” katanya menyebut mereka yang tanpa persiapan langsung melakukan pernikahan.

Seharusnya, orang tua harus bertanggung jawab berperan lebih banyak melakukan komunikasi dengan anak-anaknya sehingga memberikan pembekalan kesiapan berkeluarga. Apalagi di Kabupaten Lombok Timur, banyak para suami yang meninggalkan istrinya pergi bekerja sebagai TKI di Malaysia tanpa kesiapan dan kepastian mengirimkan nafkahnya.

PKK NTB sudah merintis pembekalan terhadap remaja pedesaan diantaranya mengenai kesehatan reproduksi, ketrampilan hidup (life skill) seperti menjahit, memasak, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bahkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memberikan bantuan modal usaha melalui kelompok.(supriyantho khafid)