MATARAM - Perusahaan pengembang perumahan di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus menghadapi tingginya pembiayaan izin mendirikan bangunan. Tarif yang dipungut oleh masing-masing kabupaten-kota pun berbeda-beda Rp200 ribu, Rp250 ribu bahkan Rp300 ribu per meter persegi. Nilainya tersebut menjadi lima kali lipat dibanding tarif resmi berdasar ketetapan Dinas Kimpraswil. Lama prosesnya pun bisa menunggu setahun akibat kendala birokrasi.

Ketua DPD Real Estat Indonesia NTB Ni Ketut Wolini mengatakan kepada LombokNews, Kamis (14/6) siang. ”Biaya tinggi di sini. Akibatnya harga jual yang dibayar konsumen pun menjadi mahal,” ujarnya. Dibanding zaman dulu yang ada hitungannya, sekarang ini tidak ada standar pembiayaannya trgantung negosiasi yang dilakukan. Walaupun itu untuk pengadaan rumah sederhana sehat type 21 dan 29 yang harganya sekitar Rp49 juta tergantung lokasinya.

Selain pembiayaan IMB tersebut, juga menjadi kesulitan perusahaan pengembang adalah Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) yang per unit dikenai tarif Rp5 juta kepada konsumen belum termasuk pajak final sebesar lima persen yang dibebankan kepada perusahaan pengembang. Jadi kedua pihak dikenai pajak. ”Itu terlalu berat. Padahal di propinsi lain tidak ada BPHATB,” ucapnya.

Selain itu, Ketut Wolini yang juga Direktur Utama PT Mekar Caraka Saputra mengeluhkan sulitnya pemasangan aliran listrik secara resmi kepada perusahaan pengembang. Sampai saat ini ada 2.750 unit rumah baru yang belum dialiri listrik karena kendala daya terpasang dan beban puncak terbatas. Padahal sesuai anjuran PLN para perusahaan pengembang yang memiliki satu lokasi berisi 100 unit rumah, harus menyediakan jaringan sendiri. Sejak 2006, PLN tidak lagi mengeluarkan sambungan baru.

Karena sulitnya mendapatkan aliran listrik secara resmi, perusahaan pengembang di NTB hanya menjual rumah saja. Namun yang diherankan, setiap hari secara perorangan para pemilik rumah bisa mendapatkan aliran listrik yang membayar Rp3-5 juta. ”Ada saja yang dipasangkan aliran ke rumahnya. Kami minta keadilan,” ucapnya.(supriyantho khafid)