MATARAM - Gagal memperoleh dana bantuan Rp2,5 miliar dari APBD Nusa Tenggara Barat (NTB) 2007 untuk pembangunan jalan baru, Walikota Bima Nur Latif disertai 50an orang aktifis LSM Aliansi Masyarakat Kota Bima (AMAKOBI) melakukan demo mendatangi Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Thohir di kantornya di Mataram, Senin (4/6) pagi. Meskipun tanpa orasi, AMAKOBI melakukan protes kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menggagalkan memperoleh persetujuan dari Departemen Dalam Negeri dan mengancam mencabut mandat para anggota DPRD dan Gubernur NTB.

Walikota Bima Nur Latif sewaktu berjalan memasuki ruang pertemuan menemui Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Tohir menyatakan keheranannya bisa batal mendapatkan dana bantuan tersebut. ”Untuk membangun kok susah,” katanya.

Sewaktu mengungkapkan kekesalannya, Nur Latif mengemukakan bahwa pembangunan jalan Melayu-Kolo sejauh 14 kilometer yang memerlukan dana Rp20 miliar demi membuka isolasi daerah. ”Apa kami harus mengundang Inggris untuk menjajah kembali,” ujarnya jengkel.

Menurutnya, kota Bima yang tidak memiliki sumber daya alam, memerlukan dibukanya jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat Desa Bonto, So Nggela dan So Ati. Juga adanya rencana pembangunan dermaga pelabuhan baru di Desa Bonto yang dapat disandari kapal besar untuk transportasi Surabaya-Bima-Makassar. Dan potensi pembangkit listrik tenaga batu bara daya 34 megawatt di Desa Bonto yang lahannya telah dibebaskan seluas 20 hektar.

Koordinator Lapangan AMAKOBI Sariman menyatakan menuntut harus ada bantuan dana tambahan untuk ruas jalan Melayu-Kolo. ”Walaupun satu rupiah,” ucapnya. Kalau tidak, maka mereka siap memboikot pemilihan kepala daerah Propinsi NTB.

Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Thohir sewaktu menerima mereka mengatakan telah mengusulkan dana bantuan Rp2,5 miliar itu. Tetapi dicoret karena tidak memperoleh persetujuan dari Departemen Dalam Negeri yang mengesahkan peraturan daerah APBD 2007 NTB. Apalagi, informasi yang diberikan oleh salah satu Fraksi yang tidak disebutkan namanya oleh Suhaili, menyatakan bahwa proyek jalan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Anggota Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera Johan Rosihan menyangkalnya. Yang benar bahwa usulan bantuan itu bukan untuk pembangunan jalan. Tetapi dialokasikan untuk daerah bawahan sebesar Rp2,5 miliar itu namun tidak disetujui Depdagri. ”Jadi tidak benar kalau PKS menolaknya,” katanya menjelaskan.(supriyantho khafid)