MATARAM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan dirinya memiliki hak prerogatif. Karena itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak bisa sembarangan jalan sendiri mengambil keputusan. Pengurus DPD dan DPC harus menjalankan instruksi dari DPP. Ia mengingatkan agar tidak menjalankan kebijakan sendiri. Kalau tidak, akan diberikan sanksi.
”Harus menurut hirarki kepartaian,” ucapnya, sewaktu berbicara di depan kader PDI-Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jum’at (1/6) sore. Ia meresmikan dibukanya Posko PDI-P NTB yang terletak di belakang rumah Ketua DPD PDI-Perjuangan NTB Rahmat Hidayat di Jalan Panji Asmara.
Hal itu dikemukakan berkaitan dengan penyalonan kepala daerah mulai dari gubernur dan bupati walikota se Indonesia. Dikatakannya kemudian bahwa PDI-Perjuangan unggul 43-46 persen dalam penyalonan gubernur dan bupati di daerah.
Saat ini, katanya sudah banyak para bakal calon gubernur, bupati dan walikota dari berbagai daerah yang mendatangi rumahnya bukan untuk silaturahmi tetapi agar bisa dicalonkan oleh PDI-P. Di Jakarta, Sarwono Kusuma Atmadja, Faisal Basri, Bibit Waluyo dan Rano Karno pun pernah mendatanginya. ”Tetapi saya memintanya agar menemui warganya lebih dulu,” katanya.
Dalam silaturahmi Megawati Soekarno Putri, DPD PDI-Perjuangan NTB juga menghadirkan sebagai undangan Sekretaris Daerah NTB Nanang Samodra, Rektor Universitas Mataram Mansur Ma’sum, kader Golkar Lalu Koeshardi Anggrat yang bakal maju dalam pencalonan Gubernur NTB periode 2008-2013.
Menurut Megawati Soekarno Putri, DPC dan DPD PDI-Perjuangan tidak memiliki hirarki otonom untuk menetapkan calon kepala daerah. Seluruhnya mengikuti jalur dari atas ke bawah sampai di tingkat anak ranting. Semua merupakan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diatur oleh ketua umumnya.
Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa keputusan partai yang tertinggi adalah berasal dari DPP yang dipilih oleh ketua umumnya. Tidak ada keputusan DPD yang mengikat. ”Itupun bukan keputusan saya sendiri. Tidak sembarangan. Tetapi diputuskan dalam rapat DPP,” ujar Megawati Soekarno Putri. Semua yang menetapkan calon gubernur, bupati dan walikota adalah DPP bukan DPD. Karena itu apabila ada yang menyoba main diyakini akan ketahuan.
Dirinya sendiri pun dikatakannya sudah diminta oleh PDI-Perjuangan untuk maju sebagai calon Presiden periode 2009-2014.Tetapi ia masih menjawab nanti dulu lah. Melihat dukungan dari warganya. Sebab, kalau tidak dipilih lagi malu. Karena itu apabila mau jadi calon minta tolong dirinya dibantu saya. ”Kun fayakun. Yang terjadi terjadilah,” ucapnya kemudian.(supriyantho khafid)


