MATARAM - 50an orang tokoh organisasi Islam dari Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat (MUI NTB), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, Forum Kerja Sama Pondok Pesantren bersama aktifis lembaga swadaya masyarakat dalam koalisi Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB menemui Wakil Gubernur NTB Bonyo Thamrin Rayes di rumahnya, Ahad (30/4) malam. Mereka menyatakan kekecewaannya terhadap APBD NTB yang tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Pertemuan  DPA NTB tersebut dipimpin oleh Ketua Presidium Tuan Guru Haji Mahaly Fikri, disebutnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Selama ini APBD belum seperti diharapkan kaum lemah. Sering terjadi kelambatan yang berdampak. Mudah-mudahan setelah ini lembah berpihak kepada yang lemah. ”Hendaknya betul bersih dari politis,” ucapnya di dampingi Sekretaris DPA yang juga pengurus Fatayat NU Baiq Ely Mahmudah. Dicontohkan masalah kesehatan dan pendidikan yang perlu diberikan subsidi. Perlu ditingkatkan walau sudah ada perhatiannya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Bonyo Thamrin Rayes yang didampingi Ketua Badan Perencaan Pembangunan Daerah NTB Lalu Fathurahman, Asisten Adminsitrasi Sekretaris Daerah Nasibun dan Kepala Biro Keuang Awaludin, menyatakan bahwa kedatangan para tokoh Islam dan aktifis LSM di tempatnya tersebut - di bawah tenda di bagian depan pendopo Wagub, adalah sebagai bagian dari keterbukaan. ”Yang kita hadapi memang rumit,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB rendah di urutan buncit se Indonesia menunjukkan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun ia juga meragukannya. Apakah benar dulu sudah berada di urutan 23 dan sekarang di belakang. ”Janganlah karena dulu atau sekarang ada kepentingan,” katanya.
 
Kondisi obyektif yang dikemukakan oleh DPA yaitu dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2006 diakui Pemerintah Propinsi belum maksimal. Hingga bulan Desember 2006 saja realisasi fisik dan keuangan APBD 2006 tidak sampai 70 persen.

Lainnya, keseluruhan APBD NTB 2007 sebesar Rp821 miliar masih jauh dari yang diharapkan sebesar lebih dari Rp5 triliun. Dana Rp821 miliar tersebut dialokasikan tersebar sembilan sektor prioritas belanja bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatandan keamanan-ketertiban yang dituangkan dalam plafon anggaran pada 16 bidang yang tersebar 34 SKPD. Sedangkan pembiayaan diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp50 miliar yang akan dipakai untuk menutup defisit anggaran.(supriyantho khafid)