MATARAM - Setahun terakhir, 2006, untuk lolos sebagai calon mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), harus menjalani penentuan terakhir di Jatinangor. Ini berbeda dari sebelumnya yang ditetapkan oleh daerah propinsi yang mengirimkannya. Misalnya Yusharudian Putra, yang mulai masuk kuliah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1999 dan selesai 2003.
Yus, kini sehari-hari staf Bagian Humas Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprop NTB), harus menjalani seleksi administrasi terlebih dahulu di kota Mataram. Setelah itu, menjalani tes sistem gugur seleksi akademik dan psikologi di Badan Pendidikan dan Latihan NTB, selanjutnya tes kesehatan di Rumah Sakit Wirabhakti milik Korem 162 Wirabhakti. ”Yang menguji panitia pusat,” kata Yus, yang menyebutkan dari 26 orang yang dikirim Pempop NTB seorang diantaranya gagal alasan kesehatan.
Ini berbeda dengan mahasiswa Angkatan I STPDN Tahun 1989 Fathul Gani, 36 tahun. ”Kelulusan saya ditentukan di daerah,” ucapnya, Senin (16/4). Waktu itu, seleksi administrasinya nilai ebtanas murni (NEM) jumlahnya 42 atau rata-rata enam dan STTB rata-rata tujuh. Waktu itu, tidak semua daerah bisa meloloskan calon mahasiswanya karena nilainya rendah.
Sebagai mahasiswa pertama - jumlahnya angkatan pertama STPDN 472 orang - memiliki status wajib militer dua tahun, kata Fathul Gani, dirinya tamat tahun 1992 yang langsung memiliki pangkat Letnan Dua ditempatkan bersama sembilan orang tamatan STPDN dari NTB sebagai Pabanops (Perwira Bantuan Operasi) di Kodam Brawijaya Jawa Timur. Fathul ditempatkan selama 1,5 tahun di wilayah Kodim Sidoarjo. Ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Komandan Koramil Kota Sidoarjo ”Saya memiliki kartu tanda anggota,” ujarnya. Sesudahnya, setelah ada perubahan kebijakan, status wajib militer ditiadakan. Waktu itu, disebutnya kehidupan mahasiswa di kampus selama 24 jam dalam kehidupan siaga.
STPDN pertama kali menjalani kuliah selama tiga tahun dalam jenjang diploma tiga yang pangkat kepegawaiannya II/d. Disebutnya, perkuliahan terdiri dari tiga komponen yaitu pengajaran yang merupakan pengembangan intelektual bobotnya 40 persen, pelatihan keterampilan teknis 30 persen dan pengasuhan merupakan pengembangan intergritas personal 30 persen. ”Akhir-akhir ini pengasuhan kemungkinan mendominasi. Padahal bobotnya hanya 30 persen,” kata Fathul Gani yang kini bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB. Ia sudah menyelesaikan Institut Ilmu Pemerintahan 1998 dan Magister Pemerintahan di Universitas Padjadjaran 2001.
Ia menyebutkan pengamatannya dominasi pengasuhan sebagai nafsu besar namun tenaga kurang. Sebab, kurang memiliki kemampuan pembinaan. ”Dulu pengasuh diambil dari alumni yang terbaik,” ucapnya. Mereka setelah mengabdi selama dua tahun mendapatkan jaminan kesempatan melanjutkan studinya ke IIP selama dua tahun sehingga bergelar sarjana lengkap.
Kemudian ia menjelaskan bahwa waktu itu, apabila terjadi pelanggaran oleh mahasiswa yuniornya, ada sanksi perorangan berupa pengurangan nilai - yang dicatat pada buku saku - dan sanksi fisik yaitu harus berpakaian dinas lengkap warna hijau dan membawa ransel setiap bergerak dalam kegiatan seharinya. ”Jadi yang melanggar terlihat. Ini sosial kontrol yang diterapkan zaman saya,” ujarnya. Misalnya ketahuan merokok atau keluar asrama di luar waktu yang ditetapkan. Pelanggaran dicatat pada buku saku yang ditulis oleh pengasuh yang berpengaruh pada rekapitulasi kenaikan tingkat pada tiga komponen perkuliahan tersebut.
Sekretaris Daerah NTB Nanang Samodra ditemui di kantornya, menyebutkan bahwa peminat masuk ke IPDN berbanding 10 dari jatah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau tahun 2006 lalu, jumlah yang diberangkatkan ke Jatinangor sebanyak 36 orang - karena ada tambahan jatah. Masing-masing daerah kota kabupaten sebenarnya dijatah tiga orang yang lulus dari sembilan kota-kabupaten dan ditambah tingkat Pemprop NTB. Saat ini keseluruhan mahasiswa asal NTB di sana sebanyak 106 orang.
”Kalau di sini seleksi akademiknya menggunakan scan computer untuk kemurnian kelulusannya,” kata Nanang Samodra. Ujiannya menggunakan naskah dari Jakarta diawasi pula oleh polisi dan dari Badan Pengawasan Daerah NTB untuk jaminan kerahasian soal dan obyektifitasnya.
Meskipun tamatan IPDN yang golongan pangkat PNSnya III/atidak lagi bisa langsung menjadi camat, karena ketentuan jabatannya eselon IIIb bisa dijabat oleh PNS yang telah memiliki golongan pangkat III/c, Nanang Samodra mengatakan pendidikan IPDN tetap diperlukan. ”Walaupun sudah banyak pendidikan jurusan pemerintahan di luar IPDN,” ujarnya. Sebab kader pemerintahan memang sangat dibutuhkan.(supriyantho khafid)