MATARAM - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) meminta dana Rp80 miliar kepada Pemerintah Propinsi NTB untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Jumlah tersebut untuk keperluan badan penyelenggara Rp24 miliar, pencetakan kartu dan formulir serta distribusi logistiknya Rp42 miliar ke daerah kabupaten-kota. Lainnya digunakan untuk melakukan perbaruan data pemilih dan sosialisasinya.

Sekretaris KPU NTB Chairul Mahsul menjelaskan permintaan kebutuhan pilkada tersebut, sewaktu dihubungi, Rabu (28/3). Menurutnya, jumlah pembiayaan tersebut untuk pelaksanaan pemilihan gubernur NTB periode 2008-2012 di sembilan kota dan kabupaten se NTB, pilkada walikota Bima dan Bupati Lombok Timur. Jumlah tersebut diasumsikan ditanggung Pemprop seluruhnya. ”Beban terbesar untuk honor penyelenggara,” kata Chairul.

Untuk kepentingan terlaksananya pemilihan pertama tiga kepala daerah langsung oleh rakyat, yang dijadwalkan Mei 2008 nanti, sosialisasi, perbaruan data, rancangan regulasi dan cetak formulir pada tahun anggaran 2007 ini, dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp12 miliar. Diperkirakan jumlah pemilih nanti mencapai 2.985.771 orang.

Dikatakannya bahwa dua pokok masalah yang menjadi perhatian adalah diperlukan sosialisasi agar masyarakat pemilih memahami pelaksanaan pilkada. Kalau pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan dengan baik, mengurangi kekeliruan pemahaman masyarakat sehingga pilkada bisa berjalan sesuai rencana. Yang kedua, apabila tersedianya pembiayaan tepat waktunya, tidak dimungkinkan terjadinya penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan pencetakan formulir. ”Yang diharapkan pengadaan barang dan logistik secara wajar,” ucapnya.

Menurut Chairul Mahsul, sebelumnya, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali Nusa Tenggara melakukan pembekalan aspek lingkungan. Targetnya para tokoh masyarakat, pejabat eksekutif. Ini dilakukan agar para calon peserta pilkada memiliki visi dan misi yang peduli terhadap masalah lingkungan. ”Supaya punya komitmen terhadap lingkungan,” ujarnya.(supriyantho khafid)