MATARAM - 500an orang guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat (PGRI NTB) berkumpul di halaman kantor Gubernur NTB, di Mataram, Kamis (22/3) pagi. Mereka melakukan doa bersama dan mempertanyakan kepedulian Pemerintah Propinsi NTB terhadap pembiayaan pendidikan. Mereka mengancam akan melakukan aksi jika tidak dipenuhinya ketetapan 20 persen dana pendidikan dari sejumlah APBD NTB.

Menurut Sekretaris PGRI NTB Ali H A Rahim, dana pendidikan yang disiapkan di NTB pun sangat kecil. Dari APBD 2007 sebesar Rp876 miliar yang disiapkan untuk sector pendidikan hanya Rp57,36 miliar atau 6,5 persen termasuk gaji. Padahal yang diharapkan sebesar Rp175 miliar untuk pendidikan di luar gaji guru. ‘’Itu untuk peningkatan mutu sekolah,’’ ucapnya.

Disebutkannya, bahwa di NTB sudah ada kelompok kerja guru yang meliputi 800 gugus Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak dan 200 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah, yang belum disiapkan dananya oleh pemerintah. ‘’Kalau mau maju harus di berikan dana yang memadai,’’ katanya.

Sewaktu dimintai rinciannya melalui telepon, Ali HA Rahim mengemuakan adanya gugus dan MGMP tersebut diperlukan untuk pelatihan yang memerlukan biaya Rp1 miliar, kesejahteraan guru Rp32 miliar dan peningkatan mutu dananya yang diperlukan Rp50 miliar. Ali berharap adanya dana kesejahteraan guru yang dituangkan dalam pembiayaan dana bantuan daerah bawahan. 

Ketua PGRI NTB Lalu Subki menegaskan akan mendesak untuk dipenuhi. Kalau tidak akan dilakukan pembangkangan sosial. ‘’Secara nasional akan dilakukan musyawarah untuk langkah selanjutnya,’’ ucap Subki.

Acara doa bersama guru tersebut dilakukan dalam peringatan setahun keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 yang memuat dana pendidikan sebesar 9,3 persen. Adanya acara tersebut belum mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar di sekolah, karena mereka yang hadir adalah kepala sekolah dan guru yang memiliki jadwal sore.(supriyantho khafid)