MATARAM - Dana talangan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprop NTB) untuk biaya pemberangkatan calon TKI sebesar Rp2,128 miliar mengalami kemacetan pengembaliannya oleh para TKI. Tetapi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) NTB minta tidak menyalahkan TKInya. Sebab, kontribusi TKI yang disebut sebagai pahlawan devisa cukup besar terhadap daerah. Setahunnya mereka menghasilkan kiriman untuk keluarganya di Lombok melalui Bank BNI dan Bank Mandiri saja sebanyak Rp435,5 miliar atau rata-rata seharinya Rp2 miliar.

Kepala Sub Dinas Penempatan TKI Disnaker NTB Lalu Burhanuddin mengemukakannya sewaktu ditemui di kantornya, Sabtu (3/3) pagi. ”Mari kita sikapi dengan arif. Jangan salahkan mereka. Sebaiknya kita ini yang disalahkan,” ujarnya. Sebab, biaya yang diberikan TKI yang dijuluki sebagai pahlawan devisa ini lebih besar dibandingkan kecilnya cost social yang merupakan bentuk perhatian pemerintah. Ia menyebutkan perbandingan penghasilan yang diperoleh para TKI untuk keluarga dan pemerintah.

Selain kiriman uang untuk keluarganya, Pemerintah Propinsi NTB juga mendapatkan pembayaran dari PJTKI setiap tahunnya rata-rata menghasilkan pendapatan asli daerah sejumlah Rp300 juta untuk perizinan perusahaan Rp250 ribu per perusahaan dan biaya keberangkatan calon TKI per orang membayar Rp5 ribu. 
 
Guna membantu kesulitan calon TKI, Pemprop NTB menyediakan pinjaman dana asal APBD tahun 2002-2003 sebanyak Rp1,128 miliar melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Patuh Beramal. Dan penyaluran kedua, tahun 2004, agar mendekatkan pelayanan melalui 10 unit koperasi di empat kota dan kabupaten se pulau Lombok sebesar Rp1 miliar.

Kedua lembaga tersebut diberikan kepercayaan menangani bantuan pinjaman tersebut sebab bisa tanpa agunan dan tidak melalui prosedur pinjaman yang berbelit. Setiap calon TKI yang mengajukan pinjaman diberikan dana untuk biaya keberangkatannya masing-masing Rp2 juta yang seharusnya diangsur paling lama 10 bulan dengan tenggang waktu pembayaran empat bulan setelah pemberangkatan. Bunga yang ditetapkan sesuai ketentuan tidak boleh lebih dari dua persen sebulan.

Sebenarnya, pinjaman dana talangan itu merupakan tanggung jawab BPR dan koperasi yang menyalurkannya. Dan tunggakan pinjaman oleh para TKI tercatat rata-rata 40 persen tetapi empat unit koperasi di Lombok Timur mencapai 70 persen. Selebihnya di tangan pengelolanya.

Dari sejumlah kiriman uang para TKI ke keluarganya, tahun 2006, terbesar berasal dari Saudi Arabia yang jumlahnya mencapai Rp220 miliar dan dari Malaysia sebanyak Rp207,5 miliar. Jumlah TKI yang berangkat pada tahun 2006 mencapai 43.936 orang yang terinci laki-laki 26.462 orang dan perempuan 17.474 orang. Terbanyak berasal dari Kabupaten Lombok Tengah 14.095 orang dan Lombok Timur 11.765 orang. Sedangkan yang berasal dari Sumbawa, sebanyak 9.621 orang bekerja di Saudi Arabia. Mereka bekerja sebagai pekerja ladang 25.527 orang dan selebihnya 18.409 sebagai pembantu rumah tangga.(supriyantho khafid)