MATARAM - Nusa Tenggara Barat (NTB) kekurangan biaya promosi pariwisata. Idealnya Pemerintah Propinsi NTB menyediakan dana sebesar Rp2,5 miliar. Tetapi kenyataannya hanya mampu kurang dari separonya. ”Sangat tidak berimbang biayanya,” kata Pelaksana Harian Lombok Sumbawa Promotion Board Abdul Hadi Faishal.Kekurangan biaya promosi tersebut mengakibatkan tidak dapat menjangkau pemulihan kunjungan wisatawan setelah terjadinya kerusuhan pembakaran tempat ibadah, 17 Januari 2000. Akibat kejadian tersebut, setelah peristiwaa Bom Bali I di Kuta Denpasar, rendahnya wisatawan mancanegara ke Lombok. Kalau wisatawan mancanegara yang datang setahun terakhir, 2006 jumlahnya hanya 220.000 orang dan sebagian besar ke Gili Trawangan. Sedangkan wisatawan nusantara yang sebagian besar di kota, jumlahnya 420.000 orang.

Hadi Faishal mengemukakan rendahnya biaya promosi tersebut sewaktu menyatakan penolakannya terhadap rencana penertiban bangunan di pinggir pantai Gili Trawangan yang menjadi primadona tujuan wisatawan mancanegara ke Lombok Nusa Tenggara Barat.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sebenarnya banyak menerima pajak hotel dan restoran hingga lebih Rp10 miliar setahunnya, melakukan kordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTB. ”Jangan sampai berdampak kisruh. Wisatawan peka terhadap keamanannya,” kata Hadi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB bidang ekonomi dan keuangan.

Apalagi, menurutnya, sebenarnya bangunan yang hendak ditertibkan tersebut sudah berdiri lama dan masyarakat Gili Trawangan mendukungnya karena hasil pariwisata mendukung kesejahteraan mereka.”Harus ada kompromi. Di sana kan sudah ada kearifan lokal yang juga mereka buat untuk pariwisata,” ucapnya.

Walaupun pariwisata menjadi prioritas kedua setelah pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB kesulitan mendapatkan dana promosi dari APBD. Sebenarnya, untuk lebih mendapatkan kunjungan wisatawan, diharapkan bisa melakukan kegiatan promosi ke berbagai kota besar di Indonesia, misalnya Surabaya, Yogyakarta, Bandung atau Jakarta.

Di sana, banyak perusahaan besar yang memiliki potensi menyelenggarakan incentive tour untuk karyawannya atau para mahasiswa perguruan tinggi ternama misalnya Universitas Indonesia, Intitut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti atau Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pajajaran. Sedangkan mancanegara, disebutkan perlunya mendatangi negara potensial asal wisatawan yaitu Australia, Jerman, Hongkong dan juga Singapura.

Selain masalah biaya promosi yang rendah, Hadi Faishal juga meminta Pemerintah Propinsi NTB mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989 tentang penetapan kawasan wisatawa di NTB yang semula menetapkan hanya 15 kawasan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa. ”Kenyataannya banyak kawasan lain yang memiliki potensi sebagai daerah tujuan wisata,” ujarnya.(supriyantho khafid)