MATARAM - Forum Komunikasi Kelompok Tani Pengusaha Mitra Bulog (Badan Urusan Logistik) Kabupaten Bima mengadu ke DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (8/2). Mereka diterima Komisi II yang diketuai Husni Djibril selama dua jam, mengadukan Sub Divisi Regional Bima NTB  Perum Bulog yang membeli 4.000 ton beras dari Ujungpandang melalui pengusaha lokal. Ironisnya, produksi gabah Bima dan Dompu 100an ribu ton dinilai tidak berkwalitas. Apalagi, secara keseluruhan NTB memberikan pinjaman 25.000 ton beras ke Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Pengaduan kelompok tani yang diwakili oleh kelompok SARAT MASA yang diketuai Masdin Idris tersebut disampaikan karena ketidak adilan. Akibatnya, gabah petani lokal mengalami kemerosotan harga karena tidak laku. Seharusnya, harga gabah Rp2.175 per kilogram merosot menjadi Rp1.450. ”Sudah tiga tahun ini, Sub Divre Bulog Bima mengganti gabah petani dengan beras dari Ujungpandang,” kata Masdin yang juga Ketua Kelompok Tani Wadu Kawae Bolo Kabupaten Bima.
]
Menurut Masdin, 4.000 ton beras asal Ujungpandang tersebut nilainya Rp16 miliar. Jumlah tersebut mestinya bisa pendapatan petani setempat. Karena itu, anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan Wartiah bersama sepakat untuk mempertanyakan kebijakan Bulog NTB tersebut. ”Ini lucu. Di sini gudang pangan dan surplus kok datangkan beras Ujungpandang,” ucapnya. Karena itu, ia bersama anggota lainnya meminta gabah rakyat harus dibeli apapun kwalitasnya, disesuaikan dengan tarif yang diberlakukan.

Dalam waktu yang sama, Komisi II juga menerima 50an orang petani dari 80 dusun di delapan desa pada tiga kecamatan Batukliang, Praya dan Jonggat. Mereka mengaku sudah delapan bulan tidak mendapatkan air irigasi untuk keperluan sawahnya. Luasnya sekitar 1.000 hektar. ”Kami mengalami gagal tanam,” ujar Azhar, petani pemilik 60 are sawah di Dusun Gubuk Baru Desa Pagutan. Sebab benih yang sudah ditanamnya kering karena tidak mendapatkan aliran air. Padahal di desanya dilewati irigasi Jurang Sate.

Mereka meminta DPRD NTB membantu agar petani diberikan izin untuk membobol saluran air Jurang Sate di lokasi Dusun Otak Desa Mantang, agar sungai Gede Bongoh yang terletak lebih tinggi berisi air untuk sawahnya. Selama ini, yang memiliki uang seperti penduduk Dusun tunjang Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Makelu, bisa mendapatkan air dengan cara menyewa mesin pompa. Ongkos sewanya per jam Rp15 ribu atau keperluan mengairi 25 are bisa mengeluarkan sewa lebih Rp100 ribu.

Azhar yang memiliki 60 are lahan sawah, sudah mengalami gagal tanam dan merugi Rp1 juta untuk pengadaan benih dan upah menggarap sawanya. Menurutnya, ia sudah menghabiskan 30 kilo benih dan membayar biaya membajak sawah serta melakukan penanaman. 

Ketua Komisi II DPRD NTB Husnin Djibril menyatakan selama ini hanya mendapatkan laporan yang baik-baiknya saja. ”Kami pasti membela anda,” katanya sebelum mendampingi mereka menemui Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Thohir.(supriyantho khafid)