MATARAM - Nusa Tenggara Barat (NTB) selain Bali salah satu dari dua propisni yang belum melakukan operasi pasar murah (OPM) di Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Serinata masih meminta para pejabat di bidang ekonomi melakukan pemantauan. Sebab dikawatirkan OPM bisa menimbulkan spekulan pedagang dan beras disedot oleh pedagang luar daerah.

Lalu Serinata, menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Propinsi NTB Manggaukang Rabah, sudah meminta para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Badan Urusan Logistik, Kepala Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah, Kepala Dinas Pertanian,  melakukan pemantauannya. ”Hendaknya dikaji dulu,” ucapnya menyebut permintaan tersebut kepada Asisten II Sekretaris Daerah NTB Abdul Malik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian NTB Masyhur dan Kepala Badan Urusan Ketahanan Pangan NTB Wirham melaporkan ketersediaan stok pangan di NTB sejumlah 22.859 ton yang masih tersimpan di lima gudang Badan Urusan Logistik Divre NTB tersebar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Bima. Apalagi, mulai akhir Pebruari sampai akhir Maret 2007 nanti akan terjadi panenan. Harga operasi pasar murah mencapai Rp3.700 perkilo dan harga pasar umum Rp4.500 perkilo.  ”OPM bisa merugikan petani kalau harganya anjlok,” katanya.

Stock tersebut diperkirakan masih mampu disimpan sampai akhir Maret 2007 nanti. Apabila bantuan pinjaman beras sebanyak 25.000 ton yang pernah diberikan kepada Bali dan Nusa Tenggara Timur dikembalikan ke NTB, maka persedian layanan OPM bisa mencapai 30.000 ton. ”Agar pinjaman tersebut segera ditarik,” ucapnya.

Sampai pekan ini, baru Pemerintah Kabupaten Bima yang mengirimkan permintaan adanya OPM, agar segera bisa diatasi. Namun, apabila dipernuhi permintaan OPM tersebut, dilakukan secara merata, tidak besar-besaran supaya tidak menimbulkan adanya peluang spekulan.(supriyantho khafid)