MATARAM - 100an aktivis mahasiswa anggota aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat (KAMMI NTB) dipimpin ketuanya Iwan Wahyudi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM Unram) dipimpin ketuanya Ali Akbar melakukan aksi sweeping anggota DPRD NTB, Jum’at (26/1) pagi. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka aksi penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 yang memberikan rapelan tunjangan komunikasi anggota dewan.

Semula para aktivis mahasiswa yang melakukan aksi penolakan tersebut ditemui oleh Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Thohir, Tuan Guru Haji Hasymi Hamsar (Fraksi PBR) dan Husni Abdul Kadir (Fraksi PBR) di depan pintu masuk gedung DPRD NTB di lantai dua. Ketida disodori daftar penolakan oleh Iwan Wahyudi, secara pribadi Suhaili Fadil Thohir dan Hasymi Hamsar menandatangani pernyataan penolakan PP 37 dan bersedia mengembalikan rapelan yang diterimanya. Sedangkan Husni Abdul Kadir tanpa komentar meninggalkan mereka tanpa menanda tangani terlebih dahulu.

Karena kecewa sedikitnya anggota dewan yang bisa ditemui, meskipun sempat dihalang-halangi akhirnya mereka bisa mendatangi setiap ruangan fraksi dan komisi. Hampir seluruhnya kosong tidak ada anggota dewan. Mereka sempat melihat ada anggota yang bersembunyi. Ketika memasuki ruang Komisi II bidang ekonomi dan keuangan mendapati dua orang anggota dewan yaitu Abdurahman Yasin (Fraksi PBB) dan Surya Perbata (Fraksi PAN). Abdurahman yang disodori daftar melakukan penolakan. ”Tidak.. tidak. Keputusan dilakukan oleh partai,” katanya. Sedangkan Surya Perbata meninggalkan ruangan tanpa ada yang memperhatikannya. Setelah itu mereka mendapati Abdul Kappi di ruang Fraksi Partai Golkar yang tanpa komentar langsung ikut membubuhkan tanda tangan penolakan PP 37 tersebut.

Ketua DPRD NTB Suhaili Fadil Thohir dari Fraksi Partai Golkar yang asal usulnya dari Pondok Pesantren At-Thohiriyah Bodak Lombok Tengah, menyatakan penanda tanganan penolakan PP 37 tersebut dilakukannya secara pribadi. ”Insya Allah disini bukan tempat saya cari makan. Tetapi sikap saya ini bukan kelembagaan karena ada mekanismenya,” ucapnya mengingatkan para aktivis.

Karena tidak banyaknya anggota dewan yang bisa ditemui, akhir aksinya mereka memberikan julukan DPRD NTB banci. Dan terakhir sebelum meninggalkan halaman DPRD NTB dilakukan pelemparan uang recehan logam secara simbolis untuk bantuan transportasi kepada anggota dewan. ”Kami minta rapelan dikembalikan. Ini gantinya,” kata Iwan Wahyudi.

Sebelum mendatangi DPRD NTB, mereka melakukan aksinya di perempatan jalan seberang Bank Indonesia Mataram. Di sana, para aktivis laki-laki berbaring berjajar sambil mengepalkan tangan sebagai sikap menyatakan penolakan adanya kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Dilakukan aksi teatrikal seorang yang dijadikan anggota dewan duduk dikursi sambil membagi-bagikan uang foto copyan.(supriyantho khafid)