MATARAM - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir meminta Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak takut terhadap partai politik jika mengganti menteri dalam kabinet yang dipimpinnya. ”Presiden harus berani mereshufle kabinetnya. Tidak usah takut sama partai politik,” katanya. Sebab pergantian tersebut demi kepentingan bangsa.

Ia tidak sependapat dengan pernyataan pencabutan mandat terhadap presiden dan wakil presiden. Sebab tidak mungkin dilakukan oleh seorang demonstran. Yang berhak mencabut mandat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. ”Karenanya anggap saja guyonan politik,” ujarnya kemudian. Banyak orang tidak puas dan boleh tidak puas terhadap kepemimpinan presiden SBY dan wakil presiden Jusuf Kalla.
 
Dilakukannya pergantian menteri ekonomi, menurutnya perlu terhadap para menteri yang menangani ekonomi masyarakat. Sebab, mereka tidak mampu mengatasi krisis - pengangguran dan kemiskinan. Mereka tidak bisa mengimbangi kerja keras Presiden dan Wakil Presiden. ”Saya mengusulkan menterinya diganti supaya sektor riil bisa jalan,” ujarnya. Soetrisno Bachir mengemukakannya sewaktu berada di Mataram selesai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN Nusa Tenggara Barat, yang diketuai M Jabir dan Sekretaris Dianul Hayesi, Selasa (23/1) petang.

Disebutkan bahwa sekarang ini kondisi usaha kecil menengah semakin terpuruk. Rakyat tidak menikmatinya. Dikehendakinya pergantian menteri-menteri ekonomi agar kondisi ekonomi makro bagus dan indikasi inflasi bagus. Rupiah stabil, bunga bank turun.

Masalah pergantian menteri-menteri ekonomi itu dikaitkan dengan penolakan pembayaran tunjangan komunikasi yang diterima anggota DPRD berdasar Peraturan Pemerintah Nomor : 37. Penolakan itu dilakukan, sebab situasinya belum memungkinkan untuk menerimanya karena masyarakat masih selesai mengalami krisis ekonomi dan musibah terjadi dimana-mana.

Tetapi, kawatir hilang, pengembalian uangnya itu bukan diserahkan kepada birokrat. Uang tunjangan tersebut bisa diwujudkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat miskin. Misalnya untuk keperluan irigasi desa. ”Kalau ekonomi sudah membaik, PAN bisa menerimanya,” ucapnya.

PAN memahami dana tunjangan komunikasi itu bisa digunakan untuk kepentingan anggota DPRD yang jauh jangkauannya dengan anggota partainya. Karena itu, pemberian tunjangan tersebut bisa berbeda nilainya tergantung luas wilayah. ”Waktunya jangan sekarang. Kita harus tahu isi hati rakyat,” ujarnya. Kalau nantinya ekonomi masyarakat Indonesia sudah membaik, maka tunjangan tersebut bisa langsung diberikan.(supriyantho khafid)