MATARAM - Para pejabat di Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta tidak menimbun kekayaan. Kalau ingin kaya diminta untuk menjadi pengusaha saja. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Bonyo Thamrin Rayes, karena masih banyaknya warga NTB di daerah yang miskin. Disebutnya, pejabat daerah NTB yang peduli pengentasan kemiskinan, hanyalah pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Perencanaan Daerah.
 
Permintaan tersebut dikemukakan Bonyo sewaktu berbicara di depan peserta rapat kordinasi penanggulangan kemiskinan, Jum’at (22/12) pagi. ”NTB termasuk lima daerah termiskin di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan sudah lama tapi belum pernah ada yang berhasil,” ujarnya. Selain NTB, daerah miskin lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua.

Thamrin Rayes pun mengemukakan sejak awal melakukan protes adanya Program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab, BLT ini juga dinilainya sebagai musibah. Kenyataannya masyarakat menjadi malas, tidak mendidik masyarakat malah menimbulkan perusakan kantor-kantor desa. ”Mau menolong malah menimbulkan masalah,” ucapnya.

Selain itu, ada pula kecenderungan seorang kepala daerah memaksa minta data warga miskin diperbanyak agar jumlah penerimanya lebih besar. Bonyo meminta indikator kemiskinan harus benar dan meyakinkan. Data antara pemerinta kota-kabupaten harus sama dengan data yang dimiliki pemerintah propinsi. Sebab, data setingkat propinsi NTB, antara BKKBN dan Badan Pusat Statistik tidak sama.

Rencana pemerintah mengucurkan dana BLT pada tahun anggaran 2007 mendatang sebesar Rp51 triliun, diharapkan NTB bisa memperoleh Rp1 triliun sehingga lebih besar dari dana APBD NTB sebesar Rp750 miliar. Karena itu dimintanya para pejabat NTB menyiapkan perencanaan programnya untuk bisa mendapatkannya. Dinas-instansi, PKK, unsur pemuda dan masyarakat harus bisa menanganinya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik NTB dari 4,1 juta jiwa penduduk NTB masih terdapat satu juta jiwa atau sekitar 24,94 persen yang tergolong miskin. Mereka umumnya tinggal di pedesaan. Proporsi penduduk yang bertempat tingga di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Dari jumlah desa yang ada sekitar 30 persen dikategorikan sebagai daerah terisolir dan tertinggal.

Untuk periode 2007, NTB memperoleh pembiayaan program nasional pemberdayaan masyarakat sebesar Rp55,75 miliar disebarkan ke 47 kecamatan di tujuh dari sembilan kabupaten-kota se NTB.(supriyantho khafid)