MATARAM - Komite Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa yang hendak memisahkan lima kabupaten kota di pulau Sumbawa dari Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta agar mengajukan keinginannya ke DPRD NTB. Bukan menunggu persetujuan belas kasihan Gubernur NTB Lalu Serinata. Selain itu, pengajuan ke DPRD NTB tersebut yang sebelumnya menjadi induk di daerah, adalah prosedur yang harus dijalaninya. Tidak mengajukan langsung ke pemerintah pusat di Jakarta.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Propinisi NTB Lalu Gite Aryadi mengemukakan penegasannya tersebut menanggapi banyaknya penyesalan terhadap Gubernur NTB Lalu Serinata yang dinilai tidak memberikan persetujuan. Juga pernyataan bekas Gubernur NTB Harun Al Rasyid yang hendak mengurusnya langsung di Jakarta. ”Jangan mengobok-obok dan menunggu belas kasihan gubernur,” ujarnya, Rabu (20/12) siang. Komite harus mengajukan persetujuan ke DPRD NTB terlebih dahulu.
Gite pun menunjuk contoh prosedur yang dilalui sewaktu pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat dan juga usulan pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Ini sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Setelah disetujui DPRD NTB baru diajukan ke Gubernur NTB yang seterusnya mengajukan rekomendasinya ke Menteri Dalam Negeri.
Dipimpin oleh pensiunan Asisten I Sekretaris Daerah NTB Siti Maryam Rahmat - putri Sultan Salahudin Bima, dan Harun Al Rasyid, setelah lengser sebagai Gubernur NTB, 2003 lalu, berdalih untuk lebih memajukan ketertinggalan daerah di pulau Sumbawa, hendak memisahkan lima kabupaten kota di pulau Sumbawa. Sebelumnya, Harun Al Rasyid menyatakan secara terpisah, mampu membiayai jalannya pemerintahan di propinsi pemekaran tersebut dari jatah anggaran yang selama ini diberikan melalui Propinsi NTB. ”Tidak ada masalah pembiayaan pemerintahannya,” ucapnya.
Komite Pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa sudah menerima persetujuan dari DPRD dan bupati-walikota masing-masing. Namun, keinginan mereka untuk memisahkan diri tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan dari warganya. Sewaktu rapat kordinasi Bupati dan Walikota, pekan lalu, tidak ada seorang pun yang menyamapaikan aspirasinya.
Bahkan Gite mengutip Bupati Sumbawa Jamaludin Malik mengatakan masyarakat menginginkan pembangunan bukan propinsi. Sedangkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli menyebutkan penanda tanganan persetujuan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa karena tidak ingin disebut sebagai penghambat. ”Kenyataannya, masih ada warga yang datang dan bersurat tidak setuju. Minta jangan berpisah dulu,” katanya. Yang belum setuju tersebut menemui Gubernur maupun Wakil Gubernur NTB Bonyo Thamrin Rayes.
Thamrin Rayes yang berasal dari Sumbawa juga pernah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sekretaris Daerah pun menyatakan keinginan memisahkan diri tersebut tidak disertai kajian kemampuan. Padahal seharusnya dilakukan penelitian terlebih dahulu. ”Saya kan pernah bekerja di bidang perencanaan daerah. Tahu kemampuan daerah,” ujarnya.(supriyantho khafid)
