MATARAM - Lembaga Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) di Nusa Tenggara Barat belum mampu berbuat optimal. Kordinasi penyusunan program kerja masih sangat lemah. Dukungan dana pun juga kurang. Kepedulian instansi untuk alokasi anggaran masih sangat kurang. Akibatnya, keberadaan Panitia RANHAM di tiap daerah belum dapat beroperasi sebagai mana yang diharapkan.

”Sangat dibutuhkan dukungan. Political will dari eksekutif dan legislatif di daerah ini,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bonyo Thamrin Rayes sewaktu berbicara di depan peserta lokakarya Pemantapan Program dan Penguatan Institusi RANHAM. Menurutnya, hingga saat ini perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusia belum optimal. Bahkan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, seringkali menjadi isu utama yang menyulitkan posisi Indonesia.

Selain itu, ia mengemukakan bahwa akhir-akhir ini muncul berbagai motif konflik horisontal di tengah masyarakat. Karena ketidak puasan terhadap kebijakan pembangunan, ketidak puasan proses demokrasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa, perbedaan paham aliran agama. Juga dari masalah sepele saling tatap antar pemuda, tersenggol atau karena orang mabuk dapat berubah menjadi peperangan antar kampung. Terjadi pula perusakan fasilitas umum, perampasan dan pencurian, bahkan aksi warga yang berujung anarkhis.

Di Nusa Tenggara Barat, juga menonjol terjadi kekerasan dalam rumah tangga, selain masalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, khususnya di daerah wisata yang dilakukan oleh wisatawan asing maupun pelaku perdagangan seks dan tindak kejahatan susila lainnya.(supriyantho khafid)