MATARAM - Mencegah memburuknya citra pariwisata Lombok akibat sering terjadinya sengketa diantara kelompok masyarakat sehingga mencemaskan wisatawan datang berlibur, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat memprakarsai diselenggarakannya Kerapatan Adat 11 etnis. Para tokoh masyarakat adat yang diminta datang untuk melakukan dialog budaya dan isu strategi kebangsaan. Bukan hanya asli Sasak (Lombok), Samawa (Sumbawa) dan Mbojo (Bima). Tetapi juga etnis pendatang seperti Jawa, Sunda, Melayu, Cina dan Arab yang berdiam di Nusa Tenggara Barat.

Kepala Sub Dinas Nilai Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat M Najib menjelaskan bahwa kerapatan adat yang mengundang Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Filem Departemen Budaya dan Pariwisata Prof.DR.Sri Hastanto sebagai salah seorang pembicara, bisa menghasilkan fatwa adat yang mengusulkan pemerintah menyelesaikan konflik yang berkembang di masyarakat. ”Hendaknya konflik di masyarakat bisa diselesaikan,” kata Najib, Senin (4/12).

Hasil dari dialog yang akan diselenggarakan Sabtu (16/12), pekan depan, diharapkan bisa menjadi payung pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan. ”Pentingnya dialog ini agar supaya bisa menjadi acuan untuk meredam sekecil mungkin terjadinya konflik,” ucapnya. Sebab, akhir-akhir ini dikeluhkan banyaknya terjadi pertikaian antar warga sesama kampung dan tetangga desa akibat persoalan sepele. Juga kekecewaan hasil pemilihan kepala desa atau perbedaan aliran keagamaan. Akibatnya, pertikaian tersebut menjadikan citra pariwisata Lombok Nusa Tenggara Barat terganggu dan calon wisatawan yang datang membatalkan rencana kunjungannya.

Selain itu, dari penyelenggaraan kerapatan adat tersebut juga dijadikan sebagai kesempatan untuk pengembangan kebudayaan yang sifatnya tradisional. Misalnya sastra tutur (lisan) Ciloka yang akhir-akhir ini telah dilupakan masyarakat. Karena itu, selain adanya pameran Sejarah Kepurbakalaan di Museum Nusa Tenggara Barat juga akan dilangsungkan pagelaran budaya selama sepekan, 18-23 Desember sebagai bagian dari Pekan Apresiasi Budaya Nusa Tenggara Barat ke-13 Tahun 2006 ini. Rencananya akan dibuka Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jro Wacik, Ahad (17/12) petang.   

Najib pun mengemukakan bahwa sebenarnya di Nusa Tenggara Barat kesenian cukup beragam namun lamban berkembangnya. Karena itu, diperlukan penyelenggaraan Pekan Apresiasi Budaya yang meskipun ukuran keberhasilannya tidak bisa dilihat dari besaran pembiayaannya. Katanya, gelar budaya memang tidak bisa berdampak langsung. ”Tapi kalau tidak diadakan, akan sulit dikenal untuk menarik minat wisatawan,” ujarnya.(supriyantho khafid)