MATARAM - Selama kurun waktu 20 tahun terjadi penurunan jumlah mata air sekitar 65 persen. Kalau pada tahun 1980 di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 702 titik mataram dengan sebaran di pulau Lombok 134 titik dan di pulau Sumbawa 568 titik, kini keseluruhannya tersisa 180 titik Kondisi ini sangat prihatin dan tidak wajar terjadi.
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NTB Miadi Said mengemukakannya, Selasa (10/10). ”Kalau gerakan penghijauan (gerhan) dan reboisasi gagal bisa dibayangkan air di NTB 10 tahun lagi,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa gerhan belum bisa mengatasi kerusakan hutan. Yang paling mendesak dilakukan sebaiknya dilakukan pengembalian fungsi daerah aliran sungai. Karena penanganan mata air dinilainya tidak effektif dilakukan.
Adapun penurunan kualitas tanah menyangkut keadaan lahan kritis di NTB jumlahnya mencapai 529.972,11 hektar yang terinci di dalam kawasan hutan lindung 45.755 hektar diantaranya 25.634 hektar kondisinya sangat kritis. Sedangkan di luar kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan 95.398 hektar diantaranya 53.423 hektar sangat kritis.
Sebenarnya luas hutan di NTB 1.071.649,08 hektar atau 52,6 persen dari luas wilayah daratan. Ini berarti sudah memenuhi ketentuan luas hutan minimal 30 persen dari luas wilayah daratan. Namun apabila yang diperhitungkan hanya hutan lindung saja, maka proporsinya hanya sekitar 22 persen dari luas wilayah daratan.
Selain itu, dari segi penutupan vegetasinya (forest cover), kawasan hutan di NTB telah mengalami penurunan tajam. Misalnya pada tahun 2003 untuk hutan lindung yang kritis mencapai 45.755 hektar atau 10,22 persen. Laju kerusakan hutan selama lima tahun terakhir mencapai 20.000 hektar setiap tahunnya. Upaya reboisasi seluas 5.000-10.000 hektar setiap tahun tidak mampu mengimbangi laju kerusakan hutan.
Dari sisi kerusakan terumbu karang dan mangrove (bakau). Miadi Said bersama Kepala Bidang Perijinan Dan Pengendalian Bapedalda NTB Eko Bambang Sutedjo mengatakan kondisi yang memprihatinkan. Sebagian besar mengalami kerusakan parah. ”Adanya pengambilan liar untuk batu kapur bangunan, pengeboman ikan dan penjangkaran perahu,” katanya. Perkiraan luasnya 11.845,12 hektar yang mengalami kerusakan mencapai 5.307,52 hektar atau 44,81 persen.(supriyantho khafid)