MATARAM - Menteri Pertanian Anton Apriantono memastikan 3.000 orang anak petani diberikan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi. Mereka akan mendapatkan biaya sekolah dan biaya hidupnya. Premi asuransinya diperhitungkan sekitar Rp20 juta per anak. Lembaga asuransinya yang bisa menjamin biaya pendidikannya, belum ditetapkan.

Anton Apriantono mengemukakannya sewaktu berada di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kautsar Al Gontori Aik Nyambuk Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (7/10). ”Syaratnya anak petani yang berprestasi,” ujarnya. Ini dikemukakan mengingat separo dari petani Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar dan bahkan tidak tamat.

Penjelasan tersebut dikemukakan setelah sebelumnya, salah seorang santri Al Kautsar Martina Musfiani sewaktu dialog meminta anak petani yang memiliki ekonomi lemah mempertanyakan adanya beasiswa atau sekolah gratis.

Selain itu, juga akan memberikan bantuan program Lembaga Mandiri Mengakar Pada Masyarakat (LM3) kepada pondok pesantren, atau lembaga kemasyarakatan agama lainnya seperti Kristen Katholik dan Hindu. Jumlahnya meningkat lebih besar lagi dari tahun sebelumnya hingga sebesar Rp250 miliar. ”Yang kemandiriannya didasarkan kepada agribisnis. Ini bantuan untuk modal awal agar berkembang lebih lanjut,” kata Anton.

Alasan pertama Ponpes diberikan bantuan tersebut karena memiliki potensi yang sangat besar, sebaliknya sumbangan pemerintah kepada petani sangat kecil. Supaya ponpes tersebut bisa mandiri. Alasan kedua, dipilih agribisnis karena Indonesia adalah negara agraris, memiliki potensi alam yang cocok untuk pertanian dan sebagian besar usaha masyarakat di bidang pertanian.

Sewaktu berkunjung ke Ponpes Al Kautsar Al Gontori yang dipimpin Tuan Guru Haji Muhammad Nur, Anton Apriantono bagi-bagi uang hingga Rp3,5 miliar. Sebanyak 12 ponpes se Nusa Tenggara Barat diberikan dana LM3. Masing-masing beragam jumlahnya, mulai Rp250 juta hingga Rp400 juta sesuai kegiatan yang dilakukan. Al Kautsar yang akan dijadikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) menerima dana sebesar Rp403 juta. ”Semua ponpes akan didorong menjadi P4S,” ucapnya.

Menurutnya, strategi departemen yang dipimpinnya adalah tidak akan membuka sekolah formal pertanian namun lebih banyak lagi membuka sekolah lapangan yang mampu menjangkau banyak pesertanya. Untuk kepentingan pertanian, Anton Apriantono juga mengemukakan penetapan pengangkatan 6.000 orang tenaga penyuluh pertanian dan peternakan. Rancangan undang-undang penyuluh pertanian segera ditetapkan 18 Oktober mendatang.(supriyantho khafid)