MATARAM - Para petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kondisi kritis. Walaupun hujan turun, panenan masih cukup lama, Januari 2007 mendatang. Saat ini mereka memerlukan uang dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cepat. LSM sedang mengembangkan lumbung pedesaan guna pembelajaran petani.
 
Sekretaris Daerah NTB Nanang Samodra mengemukakannya sewaktu menerima peserta Observasi Kepemimpinan Pendidikan dan Latihan Pimpinan II Lembaga Administrasi Negara, Senin (2/10). Menurutnya, selama Nopember-Desember nanti tetap kritis karena belum ada yang dimakan. ”Walaupun sudah turun hujan. Jadi bulan puasa ini bantuan didrop,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Nanang Samodra menjelaskan perihal kehidupan masyarakat petani di NTB yang masih konsumtif. Mereka sering menyelenggarakan pesta, diantaranya mulai dari sunatan hingga perkawinan. Padahal kepemilikan lahan pertanian semakin sempit. Rata-rata setiap kepala keluarga hanya mempunyai 0,3 hektar.

Sebelumnya, Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pasar Badan Urusan Ketahanan Pangan Badan Urusan Ketahanan Pangan NTB Pending Dadih Permana menjelaskan kepada LombokNews bahwa meskipun NTB mengalami surplus beras, juga mengakui adanya 55 desa potensi rawan pangan di tujuh daerah kabupaten dan kota. Di sana, dibentuk 440 kelompok tersebar di 40 desa yang memiliki lahan kering.

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyediakan dana lebih Rp100 juta sebagai bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk masyarakat miskin yang teridentifikasi rawan pangan. Dana tersebut sudah disalurkan ke pemerintah kabupaten kota se NTB.

BLM tersebut sebagai langkah penanggulangan kegagalan panen. ”BLM itu untuk stimulan. Tidak untuk beli pangan langsung,” ujarnya. Menurutnya, BLM itu untuk pengembangan kegiatan produktivitas rumah tangga bukan untuk membeli bahan pangan dalam jangka waktu pendek.Effektif untuk gerakan ekonomi keluarga yang sudah jelas teridentifikasi rawan pangan. Diutamakan yang tidak memiliki lahan. Tetapi pemilik lahan yang gagal bisa bergabung dalam kelompok usaha produktif. NTB memang termasuk daerah yang perlu diwaspadai ancaman kekeringan.

Penggunaannya diberikan kepada sejumlah kelompok yang beranggotakan 15-20 orang masing-masing memperoleh Rp10 juta -Rp15 juta. Tahun 2005 lalu, untuk mengatasi kekeringan yang mencapai 13.000 hektar - 7.000 hektar diantaranya mengalami puso, BLM sebesar Rp160 juta diberikan kepada 33 kelompok yang anggotanya masing-masing 25-50 orang.

Selain itu, saat ini juga sudah ada program PIDRA (participatory integrated development rainfeed area) guna pemberdayaan masyarakat miskin di lahan kering secara terintegrasi. Sudah berlangsung selama empat tahun, lebih mengutamakan tabungan kelompok masyarakat. Dari 440 kelompok yang anggotanya 20-25 kepala keluarga di 44 desa se pulau Sumbawa, jumlah dana tabungannya telah mencapai Rp2,6 miliar selama lima tahun terakhir.(supriyantho khafid).