MATARAM - Di Mataram, 300an orang petani dan keluarganya asal Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional ke-46, Rabu (20/9) siang. Mereka menuntut tanah untuk rakyat, menolak impor beras dan dihentikannya kriminalisasi terhadap perjuangan petani.

Melalui poster yang dibawa masing-masing petani, meminta pendidikan gratis untu anak petani miskin dan buruh tani selain juga meminta pupuk murah untuk petani. Katanya, keberpihakan negara terhadap kepentingan pasar/modal sebagai dampak dominasi penjajah yang berkolaborasi dengan kekuasaan sisa-sisa feoadalisme.
 
Kedatangan mereka yang didampingi para pegiat lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Pembaruan Agraria, sebelumnya berjalan kaki sejauh dua kilometer dari tempat berkumpulnya di halaman gedung Arena Budaya Universitas Mataram ke depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejanggik. ”Landreform. Tanah untuk rakyat, bukan untuk pejabat,” kata mereka melalui yel-yelnya.

Anggota Serikat Tani Nusa Tenggara Barat Mahdi mengemukakan kekecewaannya terhadap aparat pemerintah yang tidak berpihak kepada petani yang semakin miskin dan tertindas. Terjadi ketimpangan kepemilikan tanah, biaya produksi yang mahal, rendahnya pendapatan, tidak adanya perlindungan terhadap hasil pertanian.

Adapun H Sabarudin, salah seorang pemuka petani di Lombok Tengah selatan, sewaktu diminta berbicara mengatakan para petani selalu dikalahkan dalam perkara pembebasan tanah untuk kawasan wisata yang dibangun PT Pengembangan Pariwisata Lombok, bandara, dan di pulau Gili Indah. ”Nasib petani selalu dirugikan,” ucapnya.

Selama beraksi, tidak ada seorang pun pejabat di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menemuinya karena mereka juga tidak berkeinginan untuk menemui.(supriyantho khafid)