MATARAM - Walaupun didukung 60 persen pemilih dalam pemilu yang lalu, performance pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla (SBY-JK) masih jauh dari harapan masyarakat. Kinerja kabinet yang dipimpinnya belum menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi sehari-hari.

Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Akbar Tanjung menilai pemerintahan SBY-JK harus segera melakukan evaluasi kabinet untuk dilakukannya perombakan menteri yang dibawahinya. Sebab, waktunya selama dua tahun terakhir ini adalah efektif untuk menentukan keberhasilan atau tidaknya pemerintahannya. Sebab, kalau tidak dilakukan sekarang ini, maka selama pemerintahannya tidak menghasilkan apa-apa terhadap rakyat Indonesia yang memilihnya.

Wajar kalau presiden melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. ”Apalagi pernah mengatakan setelah 1-2 tahun melakukan evaluasi terhadap kabinet. Momentum sekarang ini adalah tepat,” katanya didampingi Ketua KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Winengan dan Ketua Korps Alumni HMI NTB bertemu anggota KNPI dan HMI di Mataram, Rabu (13/9) sore. Siapa menteri yang diganti SBY dikatakan bisa menilainya sendiri atau menyerap aspirasi masyarakat.

Diakuinya bahwa kepemimpinan presiden masih terlalu mempertimbangkan adanya representatif politik di dalam kabinet. Walaupun sebetulnya system pemerintahan kita system presidensil. Kabinet SBY-JK bukan parlementer. Tetapi karena kehidupan kepartaian kita cukup menentukan, partai memiliki peranan yang menentukan di DPR maka presiden berpendapat bahwa partai-partai itu harus diwakili.

Kelemahan kabinet ini, karena partai tentu mempunyai agenda sendiri yang terkait dengan kepentingan partai. Berarti kalau presiden tidak mampu menyiptakan soliditas dalam kabinet atau arahan visi presiden, sehingga menteri memiliki dan melaksanakan agendanya sendiri. ”Tampaknya tidak solid dalam agenda cabinet,” ucapnya.

Menurutnya, sampai dua tahun pemerintahan SBY-JK, belum dilihatnya secara nyata perbaikan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 persen belum pasti tercapai. Apalagi 8 persen. Investasi pun masih rendah karena belum banyak penanam modal yang datang ke negeri kita,’’ ujarnya.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan tiga paket ekonomi yang penting yaitu di bidang investasi, pembangunan di bidang infrastruktur, keuangan tetapi belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perbaikan dalam kehidupan ekonomi khusus dan sektor riil. ”Walaupun tanda-tanda indikator secara makro memperlihatkan adanya perbaikan, secara mikro atau riil belum,” katanya.

Akibatnya rakyat miskin semakin banyak bahkan penambahannya mencapai 3,5 juta jiwa. Pengangguran pun semakin tinggi. Angkatan kerja 105 juta orang dan yang menganggur mencapai lebih 10 juta orang. Banyak tamatan sekolah dan perguruan tinggi yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Ini situasi yang dihadapi dan menjadi tantangan ke depan.

Karena itu meminta pemuda dan mahasiswa meningkatkan kepekaan dan kritisnya terhadap masalah yang dihadapi, dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.(supriyantho khafid)