MATARAM - Dalam rangka Satu Abad Kebangkitan Naisonal dan ikut mendukung dicanangkannya Visit Indonesia Year 2008, tujuh orang pendaki PAMOR (Pecinta Alam Mahasiswa Olahraga) dari Fakultas Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia Bandung mengaku untuk pertama kalinya di Indonesia, berhasil menyelesaikan ekspedisi pendakian 14 puncak gunung yang jumlah ketinggiannya keseluruhannya 45.935 meter di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lombok.

MATARAM - Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) selama tahun 2007. Bukan hanya tidak dapat menjelaskan saldo awal kas oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp196,79 miliar juga tidak dapat menjelaskan berbagai pendapatan sebesar Rp65,241 miliar dan saldo aset tetap sebesar Rp3,15 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena penata usahaan yang tidak tertib dan penilaian yang tidak andal.

MATARAM - Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB) sudah menyelesaikan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam rapat pleno yang berlangsung hingga Selasa (22/7) pukul 23.00 Waktu Indonesia Tengah, sebanyak 47 orang dinyatakan lolos untuk dilakukan verifikasi faktual di tingkat kota dan kabupaten se NTB.

MATARAM - 259 orang pejabat eselon III atau setingkat kepala bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporannya tidak sekedar berisi data isian yang dikirimkan oleh KPK tetapi juga harus disertai copy bukti kepemilikannya. Jika tidak, oknum pejabat tersebut akan dikenai sanksi administrasi dan ketentuan undang-undang (UU) lainnya.

MATARAM - DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (PG NTB) meminta DPP PG tidak lagi mengambil jatah anggota DPR RI asal NTB untuk calon dari pusat. Sebab, DPD PG NTB ingin menempatkan kadernya putra daerah NTBnya sendiri. Selama ini, dari tiga anggota DPR RI dari PG asal NTB sebanyak dua orang dari Jakarta.

MATARAM - DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan peraturan daerah (Perda) organisasi baru Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (23/7) siang kemarin. Sebanyak 230 orang pejabat struktural eselon II, III dan IV terancam kehilangan jabatan. Tujuh jabatan wakil kepala dinas eselon IIb dihapus dan eselon wakil direktur RSU Mataram diturunkan dari semula eselon IIb setingkat kepala biro menjadi eselon IIIa setingkat kepala bagian. Penghematan dari penghapusan jabatan tersebut, berkisar Rp526 juta sebulan atau Rp6,312 miliar setahunnya.

MATARAM - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan menyeluhkan rendahnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pengelolaan dana operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dan rawa di 118 kabupaten se Indonesia. Di wilayah II yang dana tugas pembantuan mencapai 34 persen oleh 28 SKPD baru 18 persen atau 5 SKPD yang menyampaikan pertanggung jawabannya melalui laporan rutin. Akibatnya kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjadi rendah.